Kasus cek kosong Rp5,5 miliar masuk PN Bengkulu, Dirut PT RPB jalani sidang pembuktian

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Direktur PT Rizki Putra Bersaudara (PT RPB), Abdul Rozak, resmi dihadapkan ke meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu terkait perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana transaksi pasokan aspal senilai Rp5,5 miliar. Kasus yang teregister dengan nomor perkara 312/Pid.B/2026/PN Bgl tersebut saat ini telah memasuki tahap persidangan.

Dalam perkara ini, Abdul Rozak dijerat dakwaan dugaan penipuan dan penggelapan atas transaksi pemesanan material aspal dari PT Sinarbaai Mandiri (PT SBM). Kasus hukum ini berakar dari kerja sama bisnis pada tahun 2018, di mana PT RPB memesan serta menampung pasokan aspal tersebut guna mendukun pemenuhan operasional usaha sekaligus pengerjaan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu.

Berdasarkan keterangan pihak PT SBM, proyek yang berkaitan dengan pasokan aspal tersebut diketahui telah dibayarkan pada 2021. Namun, kewajiban pembayaran kepada PT SBM disebut belum diselesaikan.

Dalam perkembangannya, PT RPB disebut menyerahkan 14 lembar cek sebagai pembayaran. Akan tetapi, seluruh cek tersebut tidak dapat dicairkan, baik karena saldo rekening tidak mencukupi maupun rekening giro yang telah ditutup. Akibatnya, pihak PT SBM belum menerima pembayaran atas pasokan aspal dengan nilai sekitar Rp5,5 miliar tersebut

Penasihat Hukum PT SBM, Bernard Kaligis, Bs.BA., S.H., LL.M., mengapresiasi penanganan perkara yang dilakukan penyidik Polda Bengkulu. Menurutnya, proses hukum yang kini berlanjut ke persidangan merupakan langkah penting bagi kliennya untuk memperjuangkan hak pembayaran yang belum diterima selama bertahun-tahun.

Ia berharap seluruh fakta dan alat bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan dapat diuji secara menyeluruh dalam persidangan.

“Kami berharap persidangan ini dapat mengungkap secara menyeluruh bagaimana transaksi tersebut berlangsung, mulai dari penyerahan pasokan aspal oleh klien kami hingga timbulnya kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, termasuk penyerahan 14 lembar cek yang tidak dapat dicairkan,” ujar Bernard dalam konfrensi pers, Senin, (09/11) di cafe kraving Km.6 Kota Bengkulu.

Ia juga berharap Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan seluruh fakta serta alat bukti secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap seluruh fakta dan alat bukti dapat diuji serta dipertimbangkan secara objektif oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keadilan bagi klien kami dapat terwujud,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihak PT SBM berharap perkara ini menjadi perhatian masyarakat Bengkulu, khususnya kalangan pelaku usaha. Menurut Bernard, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut nilai transaksi yang mencapai Rp5,5 miliar, tetapi juga berkaitan dengan kepastian pembayaran dan kepercayaan dalam hubungan bisnis

Ia menilai pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan barang semestinya mendapatkan kepastian atas hak pembayaran dari pihak pembeli.

“Kami juga mengimbau masyarakat dan rekan-rekan media untuk turut mengawal serta memantau perkembangan kasus ini. Persoalan ini bukan hanya soal dugaan penipuan dan penggelapan semata, tetapi lebih jauh menyangkut kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha, serta kepercayaan dalam dunia bisnis” ungkap Bernard

Pewarta: Man