Bank Indonesia Bengkulu perkuat peran strategis tekan inflasi dan dorong digitalisasi jelang nataru

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pertemuan yang berlangsung di Hotel Grage Bengkulu pada Senin (15/12) ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menegaskan bahwa BI memiliki komitmen kuat dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi pangan. Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut adalah kesiapan BI memfasilitasi biaya pengiriman bahan pangan dari luar daerah, termasuk dari Pulau Jawa, guna memastikan pasokan tetap aman dan harga tetap terkendali.

Wahyu juga menyampaikan bahwa inflasi Bengkulu saat ini berada di angka 2,6%, masih dalam batas ideal dari target nasional 2,5% ±1. Meski demikian, ia mengingatkan agar semua pihak tetap waspada karena harga komoditas seperti cabai dan bawang merah cenderung meningkat menjelang akhir tahun, apalagi ditambah dengan curah hujan tinggi dan bencana di beberapa daerah pemasok.

Sebagai langkah antisipatif, Bank Indonesia mendorong program Ado Galo Mobile untuk memperkuat distribusi pangan strategis. Selain itu, BI juga mendukung inovasi seperti Wakaf Produktif Pesantren (Wakaf Ttren) guna meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal. Upaya ini sejalan dengan roadmap pengendalian inflasi jangka menengah 2025–2027 yang disusun TPID Bengkulu, dengan fokus pada penguatan kerja sama antar daerah, optimalisasi logistik, dan peningkatan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Dari sisi digitalisasi, Wahyu menekankan pentingnya percepatan penggunaan kanal pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, digitalisasi transaksi keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang mewakili Gubernur Bengkulu dalam rapat tersebut, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyatakan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Herwan juga mengapresiasi capaian TPID Bengkulu yang berhasil meraih Juara II TPID Berkinerja Terbaik se-Sumatera. Capaian ini didorong oleh program inovatif seperti One Stop Solution Inflasi Beras yang mampu menurunkan harga beras dan meningkatkan produksi padi, serta intervensi pasar melalui 865 kali Operasi Pasar Murah dan sidak harga hingga akhir November 2025.

Melalui forum HLM ini, baik Bank Indonesia maupun Pemprov Bengkulu berharap seluruh pihak dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital. Langkah ini diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.