news-raflesia-indonesia, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menggencarkan sosialisasi layanan call center Polri 110 sekaligus memastikan respons cepat terhadap setiap aduan masyarakat.

Penekanan tersebut disampaikan Kapolri dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun Polri 2025 yang digelar di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025). Arahan itu juga merespons kritik dari pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto terkait implementasi layanan 110.

“Tolong nanti Pak Astamaops dan tim didalami lagi terkait dengan 110 ini,” ujar Jenderal Sigit.

Kapolri menegaskan bahwa layanan 110 merupakan bagian dari semangat Polri untuk memberikan respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Layanan tersebut diharapkan menjadi sarana agar Polri benar-benar hadir di tengah masyarakat saat dibutuhkan.

“Layanan 110 ini adalah bagian dari upaya kita untuk bisa merespons cepat setiap pengaduan masyarakat, sekaligus menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat,” jelasnya.

Menurut Sigit, pembentukan fungsi Pamapta juga merupakan bagian dari strategi Polri dalam memperkuat respons cepat terhadap laporan yang masuk melalui layanan 110.

“Kemarin juga sudah kita bentuk Pamapta. Ini masuk sebagai bagian dari upaya kita untuk memberikan respons cepat terhadap setiap pengaduan yang masuk ke 110. Jadi sosialisasikan dengan masif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolri menekankan bahwa peningkatan layanan aduan melalui nomor 110 harus diiringi dengan kualitas respons yang terukur. Kecepatan penanganan menjadi faktor utama yang diharapkan masyarakat.

“Setelah disosialisasikan secara masif, tentunya masyarakat menginginkan bahwa setelah menelepon 110, ada respons dari Polri,” kata Sigit.

“Respons itu kemudian akan kita ukur. Semakin cepat respons diberikan, semakin cepat pula masyarakat yang membutuhkan pertolongan dapat ditangani. Inilah yang menjadi harapan masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, layanan call center Polri 110 beroperasi selama 24 jam penuh untuk memastikan setiap laporan dan aduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. (rls)

news-raflesia-indonesia, Jakarta – Dewan Pers mengapresiasi keterbukaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerima kritik dari masyarakat. Sikap tersebut dinilai menunjukkan perubahan positif, di mana Polri kini semakin adaptif dan responsif terhadap masukan publik.

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menyebut tidak banyak institusi negara yang bersedia menerima kritik secara terbuka sebagaimana yang ditunjukkan Polri saat ini.

“Kami menyampaikan begini, memang tidak banyak institusi yang rela dikritik. Saya lihat Pak Kapolri dan jajaran, walaupun pedas kritik ini satu hal yang biasa cukup baik dan mudah-mudahan bisa ditiru juga oleh lembaga-lembaga lain,” kata Totok di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Totok mengungkapkan, Dewan Pers telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Kapolri. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Polri akan selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers apabila menerima pengaduan perkara yang berkaitan dengan kerja jurnalistik.

“Hal yang baik yang bisa saya sampaikan adalah bahwa sekarang itu para penyidik di level polres, bahkan polda, itu selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers manakala ada kasus yang kira-kira itu, ‘ini ada unsur wartawannya ini bagaimana?’,” ujar Totok.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kesadaran aparat kepolisian terhadap nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, termasuk perjanjian kerja sama (PKS) antara Kabareskrim Polri dan Dewan Pers terkait penyelesaian persoalan pers.

“Artinya Kepolisian menyadari betul apa yang disampaikan dalam MoU antara Dewan Pers dengan Pak Kapolri. Termasuk perjanjian kerja sama (PKS) antara Kabareskrim dengan Dewan Pers waktu itu, agar setiap persoalan pers itu diselesaikan melalui Dewan Pers,” sambungnya.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Pers mencatat hampir 300 permintaan ahli pers untuk dimintai pendapat dalam proses pengusutan perkara. Totok menilai angka tersebut mencerminkan meningkatnya penghormatan Polri terhadap Undang-Undang Pers.

“Perlu kami sampaikan permintaan ahli pers itu sekarang di Dewan Pers setahun ini hampir 300-an itu dan sampai hari ini masih ada, tadi kami buka WA itu masih ada permintaan bagaimana ahli pers bisa dihadirkan,” sebut Totok.

Ia menambahkan, peningkatan permintaan tersebut sejalan dengan melonjaknya pengaduan masyarakat ke Dewan Pers yang kini mencapai ribuan laporan.

“Kami sampaikan apresiasi dalam hal ini, karena memang peningkatan pengaduan masyarakat pun sekarang mencapai angka ribuan, Pak, di Dewan Pers,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Totok juga mengapresiasi tema besar Polri tahun 2025, Polri untuk Masyarakat. Menurutnya, tema tersebut mencerminkan semangat baru dalam mengubah paradigma Polri agar semakin dekat dengan masyarakat.

“Saya kira kita patut apresiasi, betapapun semua tentu kita harus jaga bersama agar perubahan paradigma itu betul-betul bisa dilaksanakan bersama masyarakat,” tuturnya.

Totok menilai tantangan ke depan akan semakin kompleks. Namun, apabila Polri mampu menjalankan komitmen tersebut secara konsisten, kepercayaan publik diyakini akan terus menguat.

“Saya kira makin kompleks tantangannya dan kalau Polri bisa melaksanakannya dengan baik, maka Polri akan betul-betul menjadi polisi untuk masyarakat,” pungkasnya. rls