Perubahan iklim memengaruhi suhu bumi, ekosistem hingga sumber daya alam. Untuk itu berbagai upaya sterategis dilakukan dalam mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Implementasi perlindungan kawasan hutan melalui pengelolaan yang kolaboratif, integratif dan melibatkan peran aktif masyarakat lokal di tingkat tapak.

Melalui skema Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF) atau dikenal juga sebagai Dana Iklim Hijau, menyetujui proposal pemerintah Indonesia untuk mengakses dana pembayaran berbasis hasil. Provinsi Bengkulu sendiri mendapatkan insentif karbon sebesar $ 757.255 atau sekitar Rp 11,8 miliar.

Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Lembaga Perantara (Lemtara) guna memastikan transparansi, akuntabilitas pengelolaan dana, pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan, serta evaluasi hasil program.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, saat membuka Kick Off Program RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 Green Climate Fund, bertempat di Hotel Nala Sea Side, Senin (23/12/2024) mengatakan, program ini fokus pada upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Peningkatan keanekaragaman hayati, serta penguatan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. Pelaksanaannya sendiri akan dilakukan oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu.

“Kita, Provinsi Bengkulu mendapatkan bantuan 11 miliar yang akan digunakan untuk reboisasi hutan-hutan yang rusak. Dan itu memang sangat dibutuhkan, karena cuaca ekstrem sehingga harus upaya pencegahan dan penanaman kembali area hutan untuk pengurangan emisi rumah kaca,” papar Rosjonsyah, Sementara itu Direktur KKI Warsi, Adi Junaedi mejelaskan, upaya wujudkan Nationally Determined Contributions (NDC) melalui tata kelola hutan yang berkelanjutan dan aksi kolaboratif bersama masyarakat.

“Posisi KKI Warsi di sini sebagai perantara antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kemudian Gubernur Bengkulu menunjuk DLHK sebagai leading sector, jadi kita intensif kerja sama dengan DLHK mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai ke monitoring dan evaluasi,” demikian Adi”.

Penghujung tahun 2024 menjadi momen penting bagi Provinsi Bengkulu dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis Citra Satelit Sentinel 2 , dipadukan dengan pengamatan dari google earth, citra spot 6, SAS Planet yang dilakukan oleh Tim  Geographic Information System (GIS) KKI Warsi, terlihat provinsi ini berhasil menunjukkan penurunan signifikan dalam laju deforestasi.

Tahun 2024 tutupan hutan Bengkulu tercatat 643.961 ha. Sedangkan tahun 2023 tutupan hutan 645.116 ha dan tahun 2022 653.422 ha. Melihat angka-angka ini, meski tetap terjadi kehilangan hutan 1.155 ha, angka ini jauh berkurang jika dibandingkan dengan penurunan tahun 2022 ke 2023. Ketika Bengkulu kehilangan 8.306 ha. “Ini memperlihatkan kinerja Bengkulu dalam menahan laju kehilangan hutan cukup baik, Bengkulu mampu menahan laju kehilangan hutan sebanyak 86 persen”kata Rudi Syaf Manager Komunikasi KKI Warsi”.

Dari hasil analisis ini juga memperlihatkan bahwa ada kawasan hutan yang bertambah tutupannya, namun ada juga yang hilang. “Terlihat bahwa terdapat 1.330 ha hutan yang bertambah, terlihat di kawasan masyarakat, hutan lindung, taman nasional, cagar alam dan hutan buru, sedangkan kehilangan hutan terlihat di kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan hutan produksi, serta taman wisata alam,”Ungkap Rudi”.

Perubahan hutan ini, masih menjadi pekerjaan rumah bersama untuk terus berupaya memperbaiki tata kelola hutan dan mengatasi tekanan pada kawasan hutan. Hal ini menjadi keharusan di tengah tantangan global, ketika bumi menghadapi perubahan iklim yang sudah berdampak pada kehidupan bumi. “Kita harus terus berupaya untuk mengendalikan emisi karbon yang lepas ke udara,” kata Rudi.

Dengan perubahan hutan, Bengkulu bisa menghitung kandungan karbon dan emisi yang dilepaskan ke udara ketika terjadi kehilangan hutan. Dari hitungan yang dilakukan emisi  karbon dioksida dari 7 juta ton CO2 eq pada tahun 2023, menjadi 1 juta ton CO2 eq pada tahun 2024.

Tantangan Bengkulu

Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan iklim global. Sebagai penyerap karbon dioksida, hutan menyerap dan menyimpan karbon dioksida  yang pepohonan. Ketika pepohonan di tebang, itu artinya melepaskan emisi ke udara. Tantangan Bengkulu, ke depannya adalah masih ada kegiatan ektraktif dalam mengelola hutan dan lahan yang berpotensi melepaskan emisi ke udara. Dari analisis yang kita lakukan, pelepasan emisi terbesar datang dari PBPH, pengelolaan hutan oleh koorporasi yang mendapatkan legalitas dari negara. PBPH menyumbang pelepasan emisi sebesar ditenggarai dari aktivitas pembukaan lahan.  “Data kami memperlihatkan bahwa terdapat kehilangan hutan 2023 ke 2024 sebanyak 1.705 ha, ini yang menjadi penyumbang emisi Bengkulu,”ungkap Rudi”.

Selain itu juga terdapat pelepasan emisi dari izin usaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Untungnya kata Rudi, di tengah situasi demikian Bengkulu juga masih memperlihatkan kemampuan menumbuhkan hutan sehingga meningkatkan kemampuan hutan menyerap karbon dioksida.

Kolaborasi menurunkan emisi

Perbaikan tata kelola kehutanan menjadi langkah utama dalam pengendalian perubahan iklim di sektor tata guna lahan dan kehutanan. Tata kelola yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan perlu diterapkan segera. “Kegiatannya mencakup perbaikan rencana tata kelola hutan dan mendorong para pihak pemegang izin pengelola hutan untuk mempertahankan tutupan hutannya yang masih tersisa,”kata Adi Junedi, Direktur KKI Warsi”.

Pada saat ini, hutan yang masih tersisa masih bisa menguntungkan korporasi, dengan memulai langkah-langkah restorasi dan pemulihan hutan. “Selanjutnya bisa masuk ke skema perdagangan karbon, “ kata Adi”.

Selain itu, menurut Adi juga perlu untuk memperkuat  pengawasan terhadap izin pengelolaan hutan, pengendalian deforestasi, dan rehabilitasi lahan kritis. “Upaya ini harus didukung oleh kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Penegakan hukum yang tegas terhadap pembalakan liar dan alih fungsi lahan secara ilegal juga diperlukan untuk memastikan kelestarian hutan sebagai penyerap karbon utama,”Ungkap nya.

Selain itu, pelibatan masyarakat mengelola hutan juga menjadi faktor kunci pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Masyarakat Bengkulu memiliki budaya pertanian dan perkebunan dengan membuka lahan baru, tingkat ekspansi ke kawasan hutan juga tergolong cukup tinggi.  “Untuk itu perlu adanya membangun kesadaran bersama di masyarakat dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanutan,”Ungkap Adi”.

Tekanan terhadap hutan dapat diminimalkan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, seperti melalui skema-skema perhutanan sosial, seperti  Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan  Hutan Desa. “Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan tanpa merusak ekosistem, sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola hutan secara bijak dapat menjadi kunci keberhasilan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal,”Ungkap Adi”.

Dalam pendampingan Warsi bersama masyarakat terlihat pola ini menunjukkan hasil yang baik. Di Desa Baru Raja R, Bengkulu Utara, masyarakat yang telah mendapatkan legalitas pengelolaan Hutan Desa, memulihkan hutan yang degradasi dengan menanami kopi. “Sejak mendapatkan SK pengelolaan hutan desa, masyarakat rutin melakukan patroli, dan memulihkan hutan mereka dengan tanaman kehutanan,”Ungkap Adi”.

Selain itu, masyarakat juga didukung untuk mengembangkan ekonomi alternatif berbasis potensi lokal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Seperti misalnya mengembangkan produk kopi premium, kerajinan hasil hutan bukan kayu, hingga pengembangan ekowisata minat khusus,”kata Adi”.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi alternatif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi tekanan terhadap hutan, sehingga membantu mengendalikan perubahan iklim.