News-raflesia-indonesia, Kota Bengkulu  |  Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Gerindra, Nuzuludin, SE, menggelar reses Masa Sidang III Tahun 2025 di Daerah Pemilihan II yang meliputi Kecamatan Gading Cempaka dan Singaran Pati pada 6 Desember 2025. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ruang dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat.

Pada kesempatan tersebut, Nuzuludin kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan dasar seperti sarana pertanian dan infrastruktur pendukung. Ia menyampaikan bahwa pemerintah dan DPRD telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan usaha tani yang ditargetkan selesai pada 2026.

Menurutnya, mayoritas warga di wilayah tersebut berprofesi sebagai petani, sehingga fasilitas pendukung sektor pertanian harus menjadi perhatian utama. Ia memastikan bahwa program pembangunan jalan usaha tani sudah direncanakan dan segera direalisasikan.

Reses ini turut dihadiri Camat Singaran Pati, Anggota DPRD Kota Bengkulu Sudisman, serta para lurah di wilayah tersebut. Kehadiran unsur pemerintahan diharapkan memperkuat koordinasi dalam menuntaskan persoalan yang disampaikan masyarakat.

Selain urusan pertanian, banyak warga menyampaikan keluhan mengenai kondisi infrastruktur lingkungan, terutama saluran drainase yang masih tersumbat di sejumlah titik. Masalah ini menjadi perhatian mengingat dampaknya terhadap kenyamanan warga.

Menanggapi hal tersebut, Nuzuludin menjelaskan bahwa perbaikan drainase akan dilaksanakan oleh pemerintah, namun peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya gotong royong dalam menjaga kebersihan saluran air agar tidak kembali tersumbat.

Ia juga memberikan klarifikasi mengenai lambatnya pelaksanaan beberapa proyek pembangunan. Sebagian proyek, menurutnya, berada di bawah kewenangan pemerintah pusat sehingga membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

Meski demikian, ia memastikan bahwa DPRD Kota Bengkulu akan tetap mendorong percepatan berbagai proyek, khususnya di wilayah Tanjung Agung yang banyak disorot masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi telah menjadi bagian dari tugasnya sebagai wakil rakyat.

Persoalan banjir yang kerap melanda Tanjung Agung turut menjadi topik pembahasan dalam reses tersebut. Nuzuludin menilai persoalan ini harus ditangani melalui kerja sama antara pemerintah dan warga.

Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan melakukan tindakan mitigasi sederhana, seperti menyesuaikan elevasi bangunan dan rutin membersihkan lingkungan sekitar. Langkah ini disebut bisa mengurangi risiko banjir.

Di akhir kegiatan, Nuzuludin menyampaikan harapan agar seluruh aspirasi warga dapat ditindaklanjuti melalui proses legislasi. Ia berkomitmen memperjuangkan pemerataan pembangunan demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu.

News-raflesia-indonesia | Bengkulu – Dalam kegiatan Reses Masa Sidang ke III Tahun 2025, Anggota DPRD Kota Bengkulu Dapil III (Selebar–Kampung Melayu), Edi Hariyanto, S.P., MM, menegaskan bahwa persoalan administrasi BPJS tidak boleh menjadi penghambat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Reses yang berlangsung pada 6 Desember 2025 ini dimanfaatkan sebagai ajang menyerap dan menyalurkan aspirasi warga secara langsung.

“Administrasi itu urusan belakangan. Yang utama adalah keselamatan dan penanganan pasien. Masyarakat harus tetap dilayani terlebih dahulu,” kata Edi Hariyanto saat menyampaikan penegasan terkait pelayanan BPJS.

Menurut Edi, masih ditemukan warga yang mengalami kendala pelayanan karena status BPJS mandiri yang menunggak. Padahal, sesuai dengan program Pemerintah Kota Bengkulu, masyarakat tetap dapat memanfaatkan BPJS gratis dari pemerintah daerah.

Kegiatan reses tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pelayanan BPJS kesehatan, persoalan infrastruktur, hingga permasalahan lalu lintas dan penerangan jalan.

Reses ini juga dihadiri oleh perwakilan OPD terkait, antara lain Dinas PUPR Kota Bengkulu yang diwakili Yosep Akmal Hariadi, BPJS Kesehatan yang diwakili Riko, serta Dinas Perhubungan Kota Bengkulu yang diwakili Sony. Kehadiran OPD dinilai penting untuk mempercepat tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Selain isu BPJS, Edi juga menyoroti persoalan badan jalan dan rawannya kecelakaan lalu lintas, khususnya di Jalan Arung Jajar. Menurutnya, jarak putar balik yang terlalu jauh mendorong masyarakat mengambil jalan pintas yang berisiko.

“Kondisi ini harus segera dicarikan solusi melalui koordinasi dengan instansi terkait, karena keselamatan pengguna jalan juga menjadi prioritas,” ujarnya.

Edi menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses ini akan dikawal dan diperjuangkan di DPRD Kota Bengkulu agar dapat direalisasikan sesuai kewenangan masing-masing OPD.