banner 1000x350

Redaksi

973 KIRIMAN 0 KOMENTAR

HKI Percepat penanganan darurat akses Lembah Anai, Dukung pelaksanaan uji coba open traffic kendaraan roda empat

news-raflesia-indonesia, Sumatra Barat – Pasca mendapat penunjukkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat sebagai pelaksana penanganan mendesak banjir dan tanah longsor di ruas Padang Panjang-Sicincin (Jalan Padang-Bukittinggi via Lembah Anai), PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) terus mempercepat penanganan di lapangan. Upaya penanganan darurat dilakukan HKI hingga akhirnya per tanggal 8 Desember lalu, telah dilakukan uji coba open traffic untuk kendaraan roda dua di Lembah Anai. Per Selasa (16/12), telah diberlakukan uji coba open traffic untuk kendaraan roda empat di jalan akses di Lembah Anai yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatra Barat Gatot Tri Suryanta dan didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin. Uji coba open traffic ini akan berlangsung selama tanggal 16-21 Desember 2025.

Sebelumnya, informasi uji coba open traffic kendaraan roda empat ini disampaikan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, setelah tahap assessment yang dilakukan di jalan akses Lembah Anai pada Senin (15/12) untuk menguji kesiapan infrastruktur dan keamanan di lapangan untuk pengendara. “Dengan ini, kami memberitahukan kepada masyarakat Sumatra Barat bahwa akses untuk kendaraan roda empat di Lembah Anai akan kami buka pada tanggal 16 Desember pukul
16.00 hingga 09.00 pagi,” ujar Eka.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Padang Panjang AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menyampaikan agar masyarakat yang hendak melintasi akses di Lembah Anai agar senantiasa mematuhi aturan petugas. “Kendaraan roda empat dapat melalui jalur Lembah Anai, termasuk juga
kendaraan roda dua, dengan waktu yang telah ditentukan yakni pukul 16.00-09.00. Ini dilakukan karena mengingat kondisi cuaca pada malam hari, sehingga pada siang hari kita maksimalkan material dan alat berat untuk bekerja,” terang Kartyana.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar berkunjung pada Sabtu (13/12), guna memantau progress di lapangan dan kesiapan rencana pembukaan jalur akses Lembah Anai. “Terkait rencana pembukaan akses Lembah Anai untuk kendaraan roda empat agar dipersiapkan sebaik mungkin dan berkoordinasi intens dengan pihak yang terkait,” ujar Roy.

Pada Selasa (16/12) pagi hari, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Rachmat Kaimuddin juga melakukan kunjungan ke proyek penanganan darurat Jalan Padang-Bukittinggi via Lembah Anai. Dalam kunjungannya, Rachmat menyampaikan agar HKI benar-benar memperhitungkan penanganan sungai mengingat aliran air saat banjir cukup besar. “Rekayasa engineering untuk badan jalan juga harus komprehensif mengingat masih ada potensi aliran sungai ke sisi badan jalan karena aliran alaminya,” ujar Rachmat.

Direktur Utama HKI Aji Prasetyanti menyampaikan bahwa tim HKI di lapangan tengah mengerahkan segenap sumber daya agar jalan akses di Lembah Anai bisa segera pulih seperti sedia kala secepat mungkin. “Kami berkomitmen untuk memberikan upaya penanganan yang terbaik di akses Lembah Anai dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan,” ujar Aji.

Bersamaan dengan kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, juga dilaksanakan penyerahan bantuan logistik untuk tanggap darurat bencana banjir di Sumatra Barat. HKI bersama dengan Hutama Karya menyerahkan bantuan logistik berupa toilet portable, genset, pampers bayi dan dewasa, serta toren. Bantuan ini diserahkan di posko BPBD Agam pada Senin (15/12).

Dengan penanganan tanggap darurat dan bantuan logistik yang diberikan, HKI berkomitmen untuk membantu pemulihan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di Sumatra Barat pasca bencana. rls

 

Menkes dorong penguatan layanan jantung dan stroke, RSUD M Yunus Bengkulu siap tingkatkan kapasitas.

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan rujukan di daerah agar mampu menangani kasus kegawatdaruratan seperti penyakit jantung, stroke, dan pendarahan otak secara cepat dan mandiri. Penegasan ini disampaikan saat meninjau pelayanan RSUD dr. M Yunus Bengkulu, Rabu (17/12).

press conference proctoring clipping aneurisma dan Digital Subtraction Angiography (DSA) sebagai bagian dari peningkatan layanan bedah saraf. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Direktur RSUD dr. M Yunus Bengkulu dr. Hery Permana, M.M. (17/12/2025)

Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Anggota DPR RI Komisi IX Eko Kurnia Ningsih, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, serta Direktur RSUD dr. M Yunus Bengkulu dr. Hery Permana, M.M. Agenda utama kunjungan dirangkai dengan press conference proctoring clipping aneurisma dan Digital Subtraction Angiography (DSA) sebagai bagian dari peningkatan layanan bedah saraf.

Dalam keterangannya, Menkes menekankan bahwa rumah sakit di daerah harus memiliki kemampuan melakukan tindakan Percutaneous Coronary Intervention (PCI) untuk menangani serangan jantung, serta layanan stroke terpadu. Menurutnya, keterlambatan penanganan hanya dalam hitungan jam dapat berakibat fatal bagi pasien.

Menkes menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki rumah sakit dengan kemampuan PCI. Pemerintah pusat akan menyiapkan peralatan medis secara bertahap hingga 2027, namun tantangan terbesar terletak pada ketersediaan dokter spesialis yang harus mencukupi agar layanan dapat berjalan selama 24 jam.

Untuk tingkat provinsi, rumah sakit rujukan seperti RSUD dr. M Yunus Bengkulu diharapkan mampu melakukan operasi jantung lanjutan, termasuk bypass dan perbaikan katup jantung. Budi Gunadi Sadikin mengakui Bengkulu masih perlu mengejar ketertinggalan pada layanan ini, mengingat tingginya kasus penyakit jantung rematik di Indonesia.

Direktur RSUD dr. M Yunus Bengkulu, dr. Hery Permana, M.M, menyampaikan komitmen manajemen rumah sakit dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa bantuan alat kesehatan yang dijanjikan Kementerian Kesehatan ditargetkan mulai terealisasi pada 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan jantung, stroke, dan bedah saraf.

Selain aspek klinis, Menkes juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola rumah sakit. Ia menegaskan bahwa manajemen yang transparan dan sistem remunerasi yang adil bagi dokter spesialis menjadi kunci agar rumah sakit pemerintah dapat berkembang dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Menkes mengingatkan masyarakat untuk menjaga pola makan dan gaya hidup sehat guna mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan stroke. Ia juga mendorong rumah sakit dan puskesmas agar lebih intensif melakukan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyatakan harapannya agar pada 2026 terdapat intervensi nyata dari pemerintah pusat untuk peningkatan layanan RSUD dr. M Yunus, seiring dengan penambahan dokter dan penguatan fasilitas. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai sangat dibutuhkan agar rumah sakit rujukan provinsi ini benar-benar optimal.

Press conference ini menjadi penegasan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan rujukan di Bengkulu. Dengan dukungan alat kesehatan, pembenahan tata kelola, serta peran aktif manajemen di bawah kepemimpinan dr. Hery Permana, RSUD dr. M Yunus Bengkulu diharapkan mampu memberikan pelayanan jantung, stroke, dan bedah saraf secara mandiri demi menyelamatkan lebih banyak nyawa.

 

 

 

 

 

Personel polri bersihkan lumpur dan sampah pascabanjir di jalan lintas Aceh Tamiang

news-raflesia-indonesia, Aceh Tamiang – Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tergabung dalam Operasi Kontinjensi Aman Nusa II Tahun 2025 Gelombang II melaksanakan kegiatan pembersihan lumpur dan pengumpulan sampah sisa banjir di ruas jalan lintas perkotaan Kabupaten Aceh Tamiang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., dalam siaran persnya pada Rabu, 17 Desember 2025, menjelaskan bahwa kegiatan pembersihan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025.

“Personel Polri melakukan pembersihan lumpur dan sampah yang terbawa arus banjir di jalan lintas Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang,” ujar Kabid Humas.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri dalam membantu masyarakat pascabencana banjir, sekaligus untuk memulihkan kondisi lingkungan serta kelancaran aktivitas masyarakat.

“Dengan dilaksanakannya pembersihan ini, diharapkan suasana kota kembali bergairah, arus lalu lintas dapat berjalan lancar, dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal,” tutup Kabid Humas. rls

Astamaops Kapolri beri arahan dan atensi khusus kepada personel polri yang dikirim ke Lokasi bencana di sumatera

news-raflesia-indonesia, Jakarta – Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., memberikan arahan dan atensi khusus kepada ratusan personel Polri yang diberangkatkan untuk memperkuat penanganan bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Arahan tersebut disampaikan menjelang keberangkatan personel dan logistik dari Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa malam (16/12/2025).

Dalam arahannya, Komjen Fadil Imran menegaskan bahwa penugasan ini merupakan misi kemanusiaan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta kepekaan sosial terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Rekan-rekan hadir di sana membawa nama institusi dan negara. Kedepankan sikap humanis, empati, dan keikhlasan dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah,” ujar Komjen Fadil Imran.

Astamaops Kapolri menekankan agar seluruh personel yang tergabung dalam Operasi Aman Nusa II mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan, menjaga soliditas, serta memperkuat sinergi dengan unsur TNI, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, dan relawan kemanusiaan.

Selain tugas kemanusiaan, Komjen Fadil Imran juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan personel selama bertugas. Ia meminta setiap unsur pimpinan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai prosedur serta mengutamakan keselamatan dalam setiap kegiatan.

“Bencana adalah situasi dinamis. Laksanakan tugas sesuai SOP, jaga kesehatan, dan pastikan keselamatan menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Dalam misi penebalan kekuatan tersebut, Polri memberangkatkan 237 personel terpilih yang didukung 75 unit kendaraan serta berbagai perlengkapan logistik, seperti ambulans, dapur lapangan, tenda pengungsian, genset, dan sistem pengolahan air bersih. Personel yang dikirimkan akan memperkuat 10.999 personel Polri yang telah lebih dulu tergelar di wilayah terdampak bencana.

Komjen Fadil Imran juga memberikan atensi khusus agar personel Polri turut menjaga stabilitas kamtibmas serta memberikan rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat, terutama di lokasi pengungsian dan area terdampak.

“Pastikan kehadiran Polri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memberi solusi dan harapan,” katanya.

Pemberangkatan personel dan logistik ini didukung oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero sebagai bagian dari sinergi antarlembaga dalam penanganan bencana. Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan dan pemulihan pascabencana hingga kondisi masyarakat kembali pulih.rls

Kapolri pimpin penutupan pendidikan Sespim Polri tahun ajaran 2025 di Lemdiklat Polri

foto: istimewa

news-raflesia-indonesia, Lembang – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menghadiri sekaligus memimpin upacara penutupan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian (SPPK) Angkatan ke-2, serta Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Utaryo Suryawinata Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Kalemdiklat Polri, AS SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, serta Kadivhumas Polri. Kehadiran para pejabat utama Polri ini menegaskan komitmen pimpinan dalam memastikan kualitas dan integritas proses pendidikan pengembangan sumber daya manusia Polri.

Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 114 peserta didik yang terdiri dari 78 personel Polri, 29 personel TNI (TNI AD 17 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 4 orang), serta 7 peserta tamu dari kementerian dan lembaga, yakni Kejaksaan Agung, Kemenimipas, Kemenkum, dan BSSN. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara hybrid, dengan gelombang pertama diikuti secara virtual dan gelombang kedua secara langsung.

Sementara itu, Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 380 peserta didik, yang terdiri dari 317 peserta Program Reguler Polri, 33 peserta Program Matrikulasi Polri, 30 peserta dari TNI (TNI AD 14 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 6 orang), serta 2 peserta mancanegara dari Timor Leste dan Fiji. Pendidikan ini juga dilaksanakan secara kombinasi virtual dan tatap muka.

Adapun Pendidikan SPPK Angkatan ke-2 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 63 peserta didik, sedangkan Pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 104 peserta didik.

Upacara penutupan turut dihadiri oleh sejumlah undangan VIP dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Hadir di antaranya perwakilan Panglima TNI yang diwakili Dansesko TNI, perwakilan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, para perwakilan Kepala Staf Angkatan, perwakilan Dansesko tiap angkatan, serta Forkopimda Jawa Barat yang terdiri dari Kapolda Jawa Barat, perwakilan Pangdam III/Siliwangi, perwakilan Gubernur Jawa Barat, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Dalam upacara tersebut, Kapolri selaku Inspektur Upacara secara resmi menyatakan penutupan seluruh rangkaian pendidikan melalui pernyataan:

“Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025, pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, SPPK Angkatan ke-2, dan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025, dengan resmi saya nyatakan ditutup.”

Penutupan pendidikan ini menandai selesainya proses pembentukan dan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi para perwira Polri, TNI, serta peserta dari kementerian dan lembaga, sebagai bekal strategis dalam menjawab tantangan tugas ke depan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. rls

Kapolri dorong sinergi Polri – Kejaksaan agar penanganan perkara Lebih efektif di era KUHP – KUHAP baru

news-raflesia-Indonesia – Polri menempatkan penerapan KUHP dan KUHAP baru sebagai momentum untuk memastikan penanganan perkara pidana berjalan lebih rapi, efisien, dan memberi kepastian hukum. Kunci transisi ini bukan hanya soal penyesuaian aturan, tetapi bagaimana penyidikan dan penuntutan bergerak dalam pemahaman yang sama sejak awal, sehingga perkara tidak tersendat karena perbedaan tafsir maupun hambatan teknis di tahap berikutnya.

Penguatan itu ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis antara Polri dan Kejaksaan RI di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa rangkaian kerja sama ini langsung mengikat pada praktik pelaksanaan, “Hari ini kita melaksanakan kegiatan MoU, dilanjutkan dengan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait sinergitas, pemahaman dalam hal pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru.”

Bagi Polri, penyamaan persepsi tersebut penting agar proses penanganan perkara tidak bergerak “sendiri-sendiri” antar lembaga. Kapolri menekankan spirit kerja bersama agar aparat penegak hukum selaras dalam satu arah – atau dalam istilah beliau, “berjalan selaras, satu frekuensi, satu pikiran.” Dengan cara itu, standar penerapan pasal, pemenuhan administrasi perkara, hingga kualitas pembuktian sejak penyidikan diharapkan lebih konsisten dan tidak menimbulkan friksi teknis pada tahapan lanjutan.

Kapolri juga mengaitkan sinergi ini dengan tujuan besar penegakan hukum yang dirasakan langsung masyarakat – yakni keadilan. Ia menegaskan harapan agar aturan baru benar-benar menghasilkan dampak substantif, “Untuk betul-betul bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.” Dalam penjelasannya, Kapolri turut menyoroti bahwa KUHP – KUHAP baru memuat banyak hal yang selama ini menjadi harapan publik, termasuk ruang penyelesaian yang mempertimbangkan kearifan lokal, situasi dan kondisi, serta tetap menjaga komitmen penegakan hukum yang tegas.

Untuk memastikan pesan itu tidak berhenti di tingkat pusat, Polri menekankan penguatan teknis melalui sosialisasi dan diskusi panel yang melibatkan jajaran kewilayahan, dari Kapolda hingga unsur reserse lintas fungsi, serta melibatkan partisipasi jajaran Polres – Polsek secara daring. Polri memandang pelibatan lini terdepan ini penting agar implementasi KUHP – KUHAP baru tidak menimbulkan disparitas praktik antarwilayah ketika mulai diterapkan di lapangan.Sebagai landasan kerja, ruang lingkup MoU juga mencakup enam area strategis – mulai dari pertukaran data/informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sarpras, hingga kerja sama lain yang disepakati. Dari sisi kepolisian, poin-poin ini menjadi “alat kerja” untuk memperkuat koordinasi teknis, memperlancar alur penanganan perkara, dan mempercepat kepastian hukum bagi masyarakat dalam era aturan pidana nasional yang baru. Rls

error: Content is protected !!