News-raflesia-iindonesia, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo membuka Seminar Internasional bertema ‘Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional’. Dia menekankan publik semakin sadar tentang akuntabilitas lembaga penegak hukum, terutama pasca-peristiwa akhir Agustus di mana terjadi demonstrasi ricuh yang memakan korban jiwa.

“Pasca peristiwa ‘Agustus Kelabu’, masyarakat menunjukkan keberanian lebih tinggi dalam menyampaikan kritik dan aspirasi, menandakan meningkatnya kesadaran publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum. Tuntutan publik terhadap reformasi Polri menjadi bagian dari gerakan nasional yang menekankan transparansi, empati, dan reformasi kelembagaan sebagai pondasi pemulihan kepercayaan masyarakat,” kata Komjen Dedi di Aula Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (22/10/2025).

Dia lalu menuturkan aksi massa lainnya di awal September semakin memperlihatkan krisis legitimasi Polri, sehingga muncul desakan reformasi. Krisis legitimasi terjadi karena sejumlah faktor.

“Deretan peristiwa unjuk rasa besar di berbagai wilayah pada Agustus–September memperlihatkan puncak krisis legitimasi Polri yang menegaskan kebutuhan mendesak akan reformasi struktural dan kultural. Permasalahan internal yang diidentifikasi meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas penegakan hukum, maraknya penyalahgunaan wewenang, serta budaya impunitas yang menggerus kepercayaan publik,” jelas Komjen Dedi.

Komjen Dedi menuturkan Polri telah mengundang diskusi para tokoh perwakilan masyarakat sipil dan pakar. “Kajian dari koalisi masyarakat sipil menemukan 130 persoalan yang terhimpun dalam 12 isu utama, mulai dari pengawasan hukum, tata kelola SDM, hingga orientasi pelayanan publik yang masih bersifat administratif,” sambung dia.

Oleh sebab itu dia menekankan kebutuhan Polri saat ini adalah perbaikan profesionalisme dan akuntabilitas. Juga penguatan pengawasan eksternal serta menekan perilaku represif.

“Evaluasi nasional menempatkan Polri di posisi yang membutuhkan perbaikan signifikan dalam hal profesionalisme dan akuntabilitas, dengan rekomendasi utama memperkuat pengawasan eksternal dan menurunkan pendekatan represif. Pembelajaran dari praktik kepolisian global menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti body-worn camera, CCTV, dan integrasi sistem digital untuk memastikan transparansi serta perlindungan terhadap hak asasi manusia,” ungkap dia.

Sebagai penutup, Wakapolri mengutip ucapan tokoh kepolisian Inggris, Sir Robert Peel. “The police are the public, and the public are the police, efektivitas kepolisian ditentukan oleh sedikitnya kejahatan dan besarnya kepercayaan rakyat,” tutup dia.

Sementara tu Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pentingnya peran polisi dan masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan serta menciptakan lingkungan yang aman dan produktif. “Lingkungan yang aman tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan semangat warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial,” ujar Komjen Chryshnanda.

Ia menambahkan, konsep community policing atau pemolisian berbasis masyarakat menjadi strategi utama dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat, katanya, bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan produktivitas masyarakat.

Lebih lanjut, Kalemdiklat Polri menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) anggota Polri agar mampu menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

“Polisi tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tetapi harus mampu mencegah, menjembatani komunikasi sosial, dan memanusiakan manusia,” ungkapnya.

Menurutnya, pemolisian sejatinya merupakan refleksi dari kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena itu, setiap anggota Polri harus memiliki moralitas, literasi, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Seminar ini dihadiri oleh pejabat Kepolisian Jepang Komjen Nakanishi Akira, Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran, Karojemengar Stamarena Polri selaku Ketua Ikatan Sakura Indonesia Brigjen Sambodo Purnomo Yogo, serta sejumlah akademisi dari universitas di Jateng di antaranya UKSW, UNDIP, UNS, UNNES, dan UNW.

Hadir pula Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Edy Murbowo, para Dirbinmas Polda di seluruh Indonesia secara virtual, serta Kapolres, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, tenaga pendidik, dan siswa Dikbangspes Gelombang 3 Pusdik Binmas. Rls

news-raflesia-indonesia.my.id, Yahukimo, Papua Pegunungan – Seorang warga sipil bernama Anhy Armyanti (40), meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal (OTK) di Jalan Sosial, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Sabtu malam (18/10/2025) sekitar pukul 19.55 WIT.

Peristiwa itu pertama kali diketahui melalui laporan radio (HT) jajaran Polres Yahukimo yang menerima informasi adanya aksi penikaman dan penganiayaan berat terhadap warga sipil di area tersebut. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz bersama personel Polres Yahukimo segera merespons dan bergerak cepat menuju lokasi kejadian.

Korban yang diketahui beralamat di Kompleks Yakini, Jalan Sosial, segera dievakuasi ke RSUD Dekai untuk dilakukan penanganan medis dan visum. Namun, nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia akibat luka penganiayaan berat yang dialaminya.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan belasungkawa mendalam atas kejadian tersebut sekaligus menegaskan bahwa aparat akan mengusut tuntas pelaku kejahatan kemanusiaan ini.

“Kami berduka atas meninggalnya saudari Anhy Armyanti. Tindakan keji ini tidak bisa ditoleransi. Kami telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan dan memastikan pelaku segera ditangkap,” tegas Brigjen Pol. Faizal.

Ia menambahkan, motif sementara dari aksi pembacokan tersebut diduga kuat berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau simpatisannya yang berusaha memicu keresahan di wilayah Yahukimo.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menekankan bahwa aparat keamanan akan terus memperketat pengamanan di wilayah Yahukimo guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

“Kami tidak akan membiarkan tindakan kekerasan bersenjata terhadap masyarakat sipil. Aparat akan meningkatkan patroli, penjagaan, dan penegakan hukum secara terukur. Kami ingin masyarakat merasa aman dan terlindungi,” ungkap Kombes Pol. Adarma.

Satgas Operasi Damai Cartenz mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan segera melapor kepada aparat keamanan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Satgas Ops Damai Cartenz beserta Polres Yahukimo berkomitmen penuh menjaga stabilitas keamanan demi terciptanya kedamaian dan rasa aman bagi seluruh warga Papua. rls