Ketua DPRD Provinsi Bengkulu serap aspirasi warga, Masalah drainase hingga Tiang Listrik Jadi Sorotan

Penulis

-

04/12/2025

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi yang akrab disapa Kombes turun langsung bertemu warga untuk menyerap aspirasi. Reses berlangsung di kediaman Bapak Mukti, Jalan Pancurmas, Sukarami, RT 10 RW 02, pada Rabu (3/12).

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu kembali menggelar agenda Reses masa sidang III Tahun 2025. Pada kegiatan kali ini, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi yang akrab disapa Kombes turun langsung bertemu warga untuk menyerap aspirasi. Reses berlangsung di kediaman Bapak Mukti, Jalan Pancurmas, Sukarami, RT 10 RW 02, pada Rabu (3/12).

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari perwakilan warga, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat setempat. Suasana dialog berlangsung hangat dan terbuka, dengan partisipasi aktif warga yang menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, sejumlah keluhan disuarakan, termasuk oleh Sunanti dan Anton selaku perwakilan RT 10. Mereka menyoroti masalah saluran air yang kerap tersumbat serta minimnya jumlah tiang listrik di wilayah tersebut. Kondisi ini sudah lama dikeluhkan warga, namun hingga saat ini belum ada realisasi penambahan tiang listrik.

WhatsApp Audio 2025-12-04 at 10.29.14

Menanggapi hal tersebut, Sumardi menjelaskan bahwa perbaikan drainase telah dimasukkan dalam rencana APBD Kota Bengkulu tahun 2026. Ia menegaskan bahwa masalah-masalah strategis bisa diambil alih oleh pemerintah provinsi sebelum nantinya diserahkan kembali kepada pemerintah kabupaten/kota untuk proses pemeliharaan.

Sementara itu, terkait keterbatasan tiang listrik, Sumardi menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil pihak PLN. Menurutnya, standar ideal satu tiang listrik untuk tujuh rumah perlu segera diterapkan, sehingga penambahan tiang harus menjadi prioritas.

Sumardi memastikan seluruh aspirasi warga akan ditampung dan diperjuangkan agar dapat masuk dalam anggaran tahun berikutnya. Ia menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat serta memastikan setiap masukan yang diterima benar-benar ditindaklanjuti demi peningkatan fasilitas dan kesejahteraan warga.

Reses Dapil I Kota Bengkulu: Usin Tekankan Prioritas Kesehatan dan Pendidikan

Penulis

Redaksi

-

03/12/2025

Usin Abdisyah Putra Sembiring, menggelar agenda reses masa sidang tahun 2025 yang berlangsung pada 3 Desember 2025

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Dapil I Kota Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menggelar agenda reses masa sidang tahun 2025 yang berlangsung pada 1–5 Desember. Kegiatan ini menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi.

Reses tersebut digelar dengan mengusung semangat untuk menampung, meneruskan, dan memperjuangkan suara warga Kota Bengkulu. Melalui forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk berdiskusi langsung mengenai isu layanan dasar dan pembangunan daerah.

Dalam pertemuan bersama warga, Usin memaparkan kondisi keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kota Bengkulu. Ia menyebut bahwa situasi fiskal saat ini masih dalam tahap penyesuaian agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama dalam penyusunan APBD. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah kembali mengalokasikan dana sebesar Rp44 miliar guna memperkuat layanan BPJS.

Menurut Usin, anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program Jamkesprov dan menanggung iuran BPJIK bagi warga yang membutuhkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan kesehatan tanpa hambatan administrasi.

Ia menegaskan bahwa dengan skema pelayanan yang berlaku saat ini, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS. Rumah sakit pun diwajibkan memberikan pelayanan terlebih dahulu meski status kepesertaan membutuhkan waktu aktivasi ulang.

Usin menambahkan bahwa BPJS memiliki masa tenggang tiga hari apabila terdapat kendala pembayaran, sehingga warga tetap dapat menerima layanan kesehatan tanpa harus menunggu proses administrasi.

Selain membahas sektor kesehatan, Usin juga menyoroti dunia pendidikan di Kota Bengkulu, khususnya terkait penerimaan peserta didik baru. Ia memastikan bahwa persoalan PPDB yang sempat terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak akan terulang kembali.

Pemantauan terus dilakukan terhadap SMA/SMK negeri, termasuk sekolah-sekolah yang pernah mengalami kelebihan kuota. Usin menegaskan bahwa ia bersama anggota DPRD lainnya dari Dapil Kota Bengkulu akan mengawal proses tersebut.

Pada bidang pelayanan sosial, Usin memberikan perhatian khusus pada penyandang disabilitas. Ia mendorong perangkat daerah hingga tingkat kelurahan untuk memperbarui data warga disabilitas yang belum terdaftar di Dinas Sosial.

Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi memiliki berbagai program bantuan, seperti kursi roda, alat bantu dengar, hingga kaki palsu yang disesuaikan dengan kebutuhan warga. Program ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas.

Usin menegaskan akan turut turun langsung untuk memastikan pendataan disabilitas dilakukan secara tepat dan bantuan yang tersedia benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

Melalui rangkaian kegiatan reses ini, Usin kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Bengkulu. Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan warga akan dibawa ke pembahasan tingkat DPRD dan pemerintah provinsi.

Habiburokhman Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Saya Orangnya Prabowo

Penulis

Redaksi

-

03/12/2025

Jakarta – Panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menggelar rapat perdana dengan para ahli untuk meminta masukan. Dalam rapat itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Polri tetap berada di bawah langsung Presiden Prabowo Subianto.

Habiburokhman memberikan penegasan itu sekaligus membantah isu Polri tidak lagi berada di bawah Presiden jika Prabowo menjabat. Isu liar itu berembus pada masa kampanye Pilpres 2024.

“Ini kalau, saya sebagai orangnya Pak Prabowo ya, orangnya Presiden, ditegaskan kembali ketika Pak Prabowo kemarin mau kampanye ya. Waktu itu ada isu, kalau Pak Prabowo jadi presiden, maka Polri tidak di bawah presiden langsung. Dibantah dengan tegas,” kata Habiburokhman di Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Aturan Polri berada di bawah presiden sudah diatur dalam Tap MPR Tahun 2000. Ia menegaskan Prabowo memegang amanat reformasi tersebut.

“Jadi komitmen itu saya pikir tegas disampaikan Pak Prabowo ya dan memang sesuai dengan amanat reformasi,” ujar Habiburokhman.

“Tap MPR yang disebutkan tadi, tahun 2000 ya. Yang pertama, Pasal 7 ayat 2 yang mengatur bahwa polisi di bawah presiden. Itu menurut saya sangat strict karena itu evaluasi dari praktik sebelumnya ketika kepolisian tidak berada di bawah langsung presiden,” tambahnya. Rls

Tim K9 Ditpolsatwa Baharkam Polri Bantu Pencarian Korban Bencana di Bantaran Sungai Huta Raja

Penulis

Redaksi

-

03/12/2025

news-raflesia-indonesia, Batang Toru, Sumut — Satuan K9 Unit SAR Ditpolsatwa Korps Sabhara Baharkam Polri kembali dikerahkan untuk membantu proses pencarian korban bencana alam di wilayah Polda Sumatera Utara. Pada Selasa, 2 Desember 2025, tim tiba dan langsung melakukan penyisiran di bantaran Sungai Desa Huta Raja, Kabupaten Batang Toru.

Dalam operasi ini, Polri menerjunkan 10 personel serta 4 anjing pelacak K9 dengan spesialisasi cadaver atau pencarian jenazah. Kegiatan dipimpin oleh Kompol Kadarman selaku Pawas, bersama Iptu Erasmus sebagai Katim K9, serta para handler dan personel pendukung lainnya. Empat satwa K9 — Walet, Ari, Rubin, dan Dasa — difungsikan untuk menelusuri area yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun material dan hanyut oleh arus sungai.

Kendaraan operasional yang digunakan meliputi 1 truk Samapta Polda Sumut serta 3 Ransus Navara K9 guna mendukung mobilitas tim di medan sulit.

Upaya pencarian dilakukan bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Polri, warga, dan unsur terkait. Melalui sejumlah penyisiran di titik-titik rawan, K9 berhasil memberikan petunjuk penting.

Hasilnya, tim menemukan 1 titik yang terindikasi kuat sebagai lokasi keberadaan korban. Setelah dilakukan penggalian oleh warga di sekitar bantaran sungai, ditemukan seorang korban perempuan dalam kondisi meninggal dunia (MD). Identitas korban belum dapat dikenali karena kondisi tubuh yang rusak akibat terbawa arus. Proses evakuasi lanjutan dan identifikasi direncanakan dilaksanakan pada hari berikutnya.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyampaikan apresiasi atas kerja cepat tim di lapangan.

“Polri melalui Unit SAR K9 Ditpolsatwa Baharkam terus mengerahkan kemampuan terbaik dalam membantu pencarian korban bencana. Kehadiran K9 sangat membantu menemukan titik-titik penting yang sulit dijangkau secara manual. Kami berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya kemanusiaan hingga proses pencarian dinyatakan selesai,” ujar Kombes Pol Erdi.

Ia menambahkan bahwa koordinasi antara Polri, masyarakat, dan tim SAR gabungan berjalan baik, sehingga proses pencarian dapat dilakukan secara cepat dan aman.

Operasi pencarian di Desa Huta Raja masih akan berlanjut untuk memastikan seluruh korban dapat ditemukan. Rls

DVI Polda Sumbar Percepat Identifikasi Korban Bencana: 161 Jenazah Terverifikasi, 25 Masih Menunggu Kecocokan DNA

Penulis

Redaksi

-

03/12/2025

news-raflesia-indonesia, Sumbar – Proses identifikasi korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat terus dikebut oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Biddokkes Polda Sumbar.

Dalam konferensi pers yang digelar di Aula RS Bhayangkara Tingkat III Padang, Selasa (2/12/2025), Polda Sumbar menyampaikan perkembangan terbaru penanganan korban bencana kepada publik.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Sumbar yang diwakili Ps. Kasubbid Penmas Kompol Omri Yan Sahureka, Kabid Dokkes Polda Sumbar AKBP dr. Faizal, serta Karumkit Bhayangkara TK III Padang Kompol dr. Hari Andromeda, Sp.J. Selain unsur kepolisian, kegiatan ini juga dihadiri oleh para awak media dan jurnalis dari berbagai platform sebagai bentuk keterbukaan informasi Polda Sumbar kepada masyarakat.

AKBP dr. Faizal dalam pemaparannya menyebutkan bahwa hingga hari ini tercatat 193 korban meninggal dunia akibat bencana yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

“Dari jumlah tersebut, 161 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara 32 lainnya masih dalam proses, termasuk 25 jenazah yang saat ini berada di RS Bhayangkara Padang,” jelasnya.

Ia merinci, dari 58 kantong jenazah yang diterima RS Bhayangkara sejak 27 November 2025, 33 jenazah telah teridentifikasi melalui data primer dan sekunder serta sudah diserahkan kepada keluarga. Sementara 25 jenazah lainnya masih berstatus tidak dikenal karena belum ada kecocokan dengan data antemortem.

Karumkit Bhayangkara TK III Padang, Kompol dr. Hari Andromeda, Sp.J, menekankan bahwa proses identifikasi sangat bergantung pada kelengkapan data pembanding dari keluarga korban.

“Kami mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera datang ke posko antemortem di RS Bhayangkara Padang. Semakin cepat data pembanding masuk, semakin cepat pula identifikasi dapat kami selesaikan,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar jenazah yang sulit teridentifikasi adalah anak-anak. Banyak dari mereka diduga kehilangan orang tua atau kerabat dekat yang seharusnya melapor, sehingga belum ada data antemortem yang masuk.

Untuk mendukung kelancaran proses identifikasi, RS Bhayangkara kini menerima tambahan satu unit mobil cold storage dari Dinas Pertanian Sumbar. Fasilitas ini membantu menjaga kondisi jenazah selama proses forensik berlangsung.

Ps. Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumbar, Kompol Omri Yan Sahureka, menegaskan bahwa Polda Sumbar akan bekerja maksimal hingga seluruh korban bencana berhasil diidentifikasi.

“Polda Sumbar mengajak masyarakat yang kehilangan keluarga untuk segera memberikan data antemortem ke RS Bhayangkara atau posko DVI terdekat. Data pembanding sangat penting agar proses identifikasi dapat segera dipercepat,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan konferensi pers bersama awak media merupakan bentuk komitmen Polda Sumbar terhadap transparansi dan keterbukaan informasi, agar masyarakat mendapatkan perkembangan resmi dan akurat terkait penanganan korban bencana.

Polda Sumbar berharap kerja sama dari masyarakat dapat mempercepat seluruh proses identifikasi, sehingga jenazah korban dapat segera diserahkan kembali kepada keluarga untuk dimakamkan dengan layak. rls

Dengar aspirasi langsung, Suharto janji perjuangkan kebutuhan warga di tingkat provinsi

Penulis

Redaksi

-

03/12/2025

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, S.E., M.B.A., melaksanakan reses masa persidangan ketiga tahun 2025 di Daerah Pemilihan Kota Bengkulu.

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, S.E., M.B.A., melaksanakan kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2025 di wilayah Kota Bengkulu, termasuk Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung. Agenda ini menjadi sarana baginya untuk menyerap aspirasi warga sekaligus menyampaikan perkembangan pembangunan daerah.

Reses tersebut berlangsung dengan dukungan perangkat kelurahan, perwakilan kepolisian, serta para ketua RT yang hadir dengan semangat.

Suharto menegaskan bahwa pelaksanaan reses merupakan kewajiban setiap anggota dewan sebagaimana diatur dalam regulasi dan surat tugas yang diterbitkan pimpinan DPRD.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas keterlibatan aktif unsur pemerintah setempat yang telah ikut menyukseskan jalannya kegiatan.

Dalam pertemuan itu, Suharto memaparkan perkembangan program pemerintah, baik dari tingkat provinsi maupun pusat, yang kini selaras dengan ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Ia menjelaskan bahwa sinkronisasi kebijakan sangat penting agar pembangunan Bengkulu dapat berjalan terpadu dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Suharto turut mengungkapkan bahwa anggaran Provinsi Bengkulu untuk tahun 2026 telah disahkan, dengan prioritas utama pada peningkatan akses jalan provinsi.

Menurutnya, fokus perbaikan infrastruktur ini sejalan dengan komitmen politik Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang menargetkan konektivitas lebih baik bagi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus memusatkan belanja pada sektor-sektor yang benar-benar mendukung visi dan misi daerah.

Selain itu, Suharto memaparkan rencana pengembangan sirkuit baru di Bengkulu yang ditargetkan mampu menjadi lokasi pelaksanaan berbagai kegiatan otomotif berskala nasional hingga internasional.

Ia meyakini keberadaan sirkuit tersebut akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha dan sektor kreatif.

Pada aspek pelayanan publik, Suharto memastikan bahwa pengadaan ambulans telah memperoleh persetujuan DPRD karena dianggap sangat dibutuhkan masyarakat.

Meski demikian, ia mengakui bahwa beberapa pos anggaran lainnya, termasuk publikasi, masih harus menyesuaikan kondisi fiskal daerah.

Sebagai Ketua Umum DPD Partai Gerindra Bengkulu, Suharto juga menyalurkan bantuan untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Pagar Dewa sebagai bentuk dukungan terhadap fasilitas keagamaan.

Ia berharap bantuan ini dapat mempercepat penyelesaian pembangunan masjid sehingga masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman.

Kegiatan reses berlangsung dinamis, ditandai dengan banyaknya usulan warga terkait infrastruktur, lingkungan pemukiman, hingga kebutuhan sosial dasar.

Menutup kegiatan, Suharto menegaskan komitmennya untuk membawa setiap aspirasi tersebut ke tingkat provinsi dan memperjuangkannya dalam perumusan kebijakan.