news-raflesia-indonesia— Gelombang bencana alam melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara sejak 24 hingga 27 November 2025. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Sumatera Utara merilis data terkini yang menunjukkan sebanyak 311 kejadian bencana terjadi dalam kurun waktu tersebut, terdiri dari 127 tanah longsor, 162 banjir, 20 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung. Bencana ini tersebar di 17 kabupaten/kota dan menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.

Dari seluruh kejadian, tercatat 228 korban, dengan rincian 46 orang meninggal dunia, 11 luka berat, 85 luka ringan, serta 86 warga masih dalam pencarian. Sementara itu, jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 10.000 orang, dengan Kota Medan menjadi wilayah dengan pengungsian terbanyak, yakni 6.782 jiwa. Beberapa daerah juga melaporkan kondisi terparah, seperti Kota Sibolga dengan 59 korban jiwa, termasuk 46 yang masih hilang, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan 99 korban jiwa, serta Kabupaten Mandailing Natal yang mencatat lebih dari 1.400 warga mengungsi.

Dalam upaya menanggulangi situasi tersebut, Polri telah mengerahkan 1.754 personel dari berbagai satuan, mulai dari Polres jajaran, Brimob, Ditsamapta, hingga tim Dokkes dan logistik. Di lapangan, Korps Brimob Polda Sumut melakukan operasi SAR, evakuasi korban, membuka akses jalan yang tertutup longsor, serta mendirikan posko darurat dan dapur lapangan. Ditsamapta turut membantu patroli tanggap bencana, distribusi logistik, hingga memberikan trauma healing bagi warga terdampak. Bid TIK menyediakan layanan komunikasi darurat dan internet Starlink untuk mendukung koordinasi, sementara Dokkes Polri menangani layanan kesehatan dan pemantauan sanitasi pengungsian. Ditlantas mengatur rekayasa lalu lintas serta mengawal ambulans dan distribusi bantuan. Di sisi lain, Bhayangkari Daerah Sumut mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa makanan, selimut, pakaian, kasur lipat, dan perlengkapan bayi ke wilayah yang paling terdampak.

Polda Sumut juga mencatat adanya penambahan wilayah terdampak, meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Tanah Karo, Tebing Tinggi, dan Batu Bara, seiring curah hujan ekstrem yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyatakan bahwa Polri berkomitmen memberikan respon cepat dan maksimal dalam penanganan bencana ini. Ia menegaskan bahwa seluruh personel bekerja tanpa henti untuk melakukan pencarian korban, evakuasi, pengamanan lokasi, dan penyaluran bantuan. “Prioritas Polri adalah keselamatan warga dan memastikan kebutuhan darurat dapat terpenuhi,” ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. rls

news-raflesia-indonesia, Jakarta – Country Representative and Liaison to ASEAN UN Women Indonesia, Ulziisuren Jamsran, memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui penyelenggaraan Polri Award in Support of the UN “HeForShe” Movement 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi doorstop usai kegiatan penganugerahan di Jakarta.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Polri Award in Support of UN HeForShe Movement 2025 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, sebagai bentuk apresiasi kepada para pimpinan kepolisian yang dinilai berperan dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta kepemimpinan inklusif di satuan kerjanya masing-masing.

Dalam keterangannya, Ulziisuren menilai Polri menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendorong budaya institusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perempuan serta kelompok rentan. Ia menyebut langkah Polri ini tidak hanya berdampak positif di internal organisasi, tetapi juga berkontribusi mempercepat pembangunan sosial di Indonesia.

“Terima kasih atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan secara khusus atas nama UN Women. Keberhasilan besar dalam peluncuran HeForShe ini patut diapresiasi. Dengan menampilkan contoh nyata bagaimana kepolisian bekerja bersama masyarakat, mendukung perempuan, lansia, dan anak-anak. kita dapat membantu negara berkembang jauh lebih cepat. HeForShe merupakan bagian penting dari reformasi, perubahan budaya institusional, dan pembangunan negara,” ujarnya.

Kegiatan HeForShe Awards 2025 diselenggarakan oleh Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap pemberdayaan Polisi Wanita (Polwan). Ajang ini melibatkan para kepala satuan kerja (kasatker) dan kepala satuan wilayah (kasatwil) sebagai peserta penilaian.

Senior Polwan RI Irjen Arradina Zessa Devy menjelaskan bahwa program ini merupakan kolaborasi Polri dengan UN Women Indonesia dalam kerangka gerakan global HeForShe, sebuah gerakan solidaritas yang mengajak laki-laki menjadi mitra setara perempuan serta agen perubahan untuk kesetaraan gender.

Pelaksanaan penghargaan ini juga bertepatan dengan Hari Jadi ke-77 Polwan RI, sehingga menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Polri dalam pengarusutamaan gender dan pembentukan budaya institusi yang lebih setara dan inklusif.

Dengan penyelenggaraan penghargaan ini, Polri berharap praktik kepemimpinan yang responsif gender dapat terus meningkat di seluruh satuan kerja dan wilayah, serta menginspirasi institusi lain untuk turut memperkuat prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Rls

Knews-raflesia-indonesia, Jakarta — Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, menilai simulasi penanganan unjuk rasa yang dilakukan Polri dalam Apel Kasatwil 2025 sebagai langkah penting dalam membangun tata kelola penanganan massa yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, Rabu (26/11).

Anam menegaskan bahwa simulasi tersebut memberi gambaran jelas mengenai arah desain penanganan unjuk rasa yang sedang dirumuskan Polri untuk masa mendatang.

“Ini acara yang sangat penting karena kita bisa melihat dengan jelas tata kelola ke depan soal penanganan unjuk rasa. Melalui simulasi ini terlihat apa yang mau didesain ke depan dan ke mana arah perubahannya,” ujarnya.

Ia menilai bahwa Polri sedang bergerak meninggalkan paradigma lama yang cenderung represif menuju paradigma pelayanan yang lebih humanis.

“Ini adalah semangat baru, dari paradigma yang lalu menjadi paradigma pelayanan. Fokusnya adalah bagaimana memastikan perlindungan bagi pengunjuk rasa,” kata Anam.

Dalam penjelasannya, Anam menekankan bahwa penanganan unjuk rasa harus menjaga keseimbangan antara dua aspek penting: keselamatan pengunjuk rasa dan keamanan personel di lapangan.

“Memang harus seimbang antara memastikan pengunjuk rasa itu damai dan tertib, tapi juga bagaimana personel tetap aman. Keseimbangan ini penting sebagai landasan agar tata kelola ke depan bisa lebih baik,” tegasnya.

Mengangkat pengalaman masa lalu, Anam mengingatkan bahwa sebagian besar unjuk rasa sebenarnya ditujukan kepada instansi pemerintah lain, bukan kepada Polri. Karena itu, ekosistem penanganan unjuk rasa tidak bisa dibebankan hanya kepada aparat kepolisian.

“Hampir 90 persen unjuk rasa itu sebenarnya ditujukan kepada instansi lain. Polisi hanya memfasilitasi. Karena itu tanggung jawab pelayanan dan perlindungan terhadap unjuk rasa tidak hanya pada Polri, tetapi juga pada instansi yang menjadi tujuan aksi,” jelasnya.

Ia mencontohkan, “Kalau unjuk rasanya ke wali kota atau bupati, maka wali kota dan bupatinya harus hadir dan kooperatif. Ini akan sangat membantu rekan-rekan kepolisian bekerja dengan maksimal.”

Anam menyebut bahwa apa yang sedang dirancang Polri—baik melalui konsep baru, SOP baru, maupun pendekatan baru—merupakan langkah paling maju dalam perspektif perlindungan HAM.

“Apapun itu, semangat untuk membangun tata kelola dengan perspektif yang lebih baik, mengedepankan perlindungan HAM dan pelayanan yang bagus, adalah langkah yang paling maju,” ungkapnya.

Ia juga menekankan filosofi dasar yang menjadi inti penyempurnaan model pelayanan unjuk rasa ini.

“Kami mendapatkan penjelasan bahwa seluruh pendekatan ini untuk perlindungan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pelayanan terhadap setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi,” tambahnya.

Anam berharap desain tata kelola penanganan unjuk rasa yang baru dapat segera dirampungkan dan diterapkan secara luas di berbagai wilayah Indonesia.

“Semoga ke depannya rancang bangun penanganan unjuk rasa ini bisa lebih baik dan bisa segera dipraktikkan di banyak tempat,” pungkasnya. rls

news-raflesia-indonesia, Jakarta — STIK Lemdiklat Polri menggelar Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) Episode 2 bertema “Standar Etika Moral Menuju Transformasi Birokrasi Polri” di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar nasional, pejabat utama Polri, akademisi, serta ratusan mahasiswa dari STIK dan berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang turut aktif mengikuti jalannya diskusi.

Pada kesempatan itu, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. menekankan bahwa transformasi Polri memerlukan perubahan yang lebih mendasar. Ia menilai bahwa pembaruan institusi tidak boleh berhenti pada aspek struktural semata. “Transformasi Polri harus dibangun di atas keberanian moral, etika, dan keteladanan,” ujarnya, seraya menyebut bahwa kepemimpinan yang berani mengoreksi diri merupakan prasyarat penting dalam memperkuat integritas kelembagaan. 

Forum dialog ini menghadirkan perspektif strategis dari para tokoh nasional seperti Prof. Dr. Koentjoro, Prof. Yudi Latif, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Dr. Sarah Nuraini Siregar, dan Dr. Phil. Panji Anugrah Permana. Para narasumber membahas isu etika profesi, legitimasi publik, dinamika pelayanan kepolisian, hingga tantangan reformasi kelembagaan di tengah perubahan sosial dan digital yang semakin cepat.

Sementara itu, Wamenkumham Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pentingnya budaya etis sebagai fondasi moral Polri. Ia menegaskan bahwa prinsip to serve and to protect merupakan pedoman yang harus tercermin dalam perilaku setiap anggota. “Solidaritas internal harus memperkuat profesionalitas dan kepatuhan hukum, bukan menjadi ruang untuk menutupi pelanggaran,” tegasnya dalam sesi dialog. 

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa dan peserta mengenai kepercayaan publik, tantangan moral aparat, peran teknologi dalam transparansi, hingga pentingnya community policing. Interaksi ini menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap agenda perubahan Polri dan nilai-nilai etika yang menyertainya.

Melalui penyelenggaraan DILIBAS Episode 2 ini, STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat landasan akademik dan nilai etis guna mendorong terwujudnya Polri yang Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik dan menjawab tuntutan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. rls