news-raflesia-Indonesia, Jakarta — Polri terus memperbarui model dan langkah-langkah pelayanan terhadap pengunjuk rasa melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional. Pembaruan ini dilakukan dengan merujuk pada best practice negara maju, khususnya Inggris, yang telah memiliki Code of Conduct pengendalian massa yang dinilai efektif, transparan, dan akuntabel.

Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.

“Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional. Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” ujar Wakapolri.

Terkait hal itu, Polri akan melakukan studi komparatif ke Inggris pada Januari mendatang. Inggris memiliki Code of Conduct yang membagi pengendalian massa ke dalam lima tahap — mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. Setiap tahap dilengkapi aturan jelas “do and don’t” bagi petugas lapangan hingga komandan.

“Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” jelas Wakapolri.

Selain studi internasional, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satunya adalah asesmen terhadap kemampuan psikologis dan evaluatif para komandan, kasatwil, dan kapolres, yang dinilai penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang proporsional di lapangan.

Perubahan internal turut dilakukan. Sistem pengendalian massa yang dahulu memiliki 38 tahapan kini disederhanakan menjadi lima fase utama. Hal ini disinkronkan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM pada Perkap No. 8 Tahun 2009.

Wakapolri menegaskan pentingnya kewajiban evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari standar HAM internasional.

“Setiap tindakan dalam lima tahap harus dievaluasi, mulai dari progres hingga dampaknya. Ini sejalan dengan prinsip accountability dalam standar HAM global. Polri harus berani berubah, memperbaiki, dan beradaptasi,” tegasnya.

Komjen Dedi juga menekankan bahwa perubahan organisasi tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman, tetapi harus berbasis kajian ilmiah, riset multidisipliner, dan data.

“Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Polri turut menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil sektor keamanan. Hadir antara lain Ketua Harian Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, Ketua PBHI, Ketua YLBHI, Direktur Imparsial, Direktur Raksa Initiative, Anggota KontraS, Direktur Koalisi Perempuan, Direktur HRRWG, Direktur Centra Initiative, Direktur Amnesty, dan perwakilan Walhi. Keterlibatan mereka memperkuat legitimasi publik terhadap penyusunan standar baru.

Polri juga mencatat berbagai kendala di lapangan, termasuk keterbatasan alat dan sumber daya di sejumlah wilayah. Namun semua temuan tersebut menjadi dasar penyempurnaan SOP agar lebih responsif dan mendukung perlindungan hak berunjuk rasa.

“Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” tutup Wakapolri.rls

news-raflesia-indonesia, Bengkulu, 26 November 2025 – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Brigjen Pol Dicky Sondani, S.I.K., M.H pimpin Taklimat Akhir Audit Kinerja Tahap II Itwasda Polda Bengkulu Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian pada Polda Bengkulu T.A 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plt.Irwasda Polda Bengkulu Kombes Pol Agung Kurniawan S.I.K dan Pejabat Utama Polda ( PJU ) Bengkulu serta Kapolres/ta Jajaran.

Dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu melalui Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.H bahwa audit kinerja ini merupakan momentum positif untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme, dan menemukan solusi dari setiap permasalahan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Bengkulu juga menyatakan bahwa
“Setiap rekomendasi audit dapat ditindaklanjuti tepat waktu dan tepat sasaran. Para pimpinan satuan kerja dan satuan wilayah harus melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.”Ujar Wakapolda Bengkulu.

Wakapolda Bengkulu juga menekankan bahwa audit kinerja bukan hanya proses pemeriksaan, melainkan sebuah instrumen strategis untuk mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, implementasi rekomendasi audit diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program.

Wakapolda Bengkulu menyatakan bahwa Polri berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan dengan profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Wakapolda Bengkulu menyatakan bahwa Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasda Polda Bengkulu secara resmi dinyatakan selesai.

Dengan adanya audit kinerja ini, Wakapolda Bengkulu berharap agar kinerja Polda Bengkulu semakin baik, transparan, akuntabel, “Semoga hasil audit kinerja ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan Polri”. Ujar Wakapolda. rls