PAPUA, Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi yang beredar di media sosial, khususnya konten yang berkaitan dengan situasi keamanan di Papua. Imbauan ini disampaikan menyusul beredarnya dua video kekerasan yang diklaim sebagai peristiwa terbaru oleh kelompok bersenjata, namun berdasarkan hasil penelusuran Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026, kedua rekaman tersebut merupakan dokumentasi kejadian lama yang kembali disebarkan dengan narasi berbeda.

Hasil penelusuran tersebut mengungkap adanya upaya membangun ketakutan di tengah masyarakat melalui penyebaran rekaman kekerasan yang disertai klaim dan ancaman tertentu. Konten tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keresahan serta memengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua.

Video pertama berdurasi 1 menit 15 detik memperlihatkan aksi penganiayaan terhadap tiga perempuan yang diklaim terjadi di Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Jumat (30/10/2026). Kelompok TPNPB-OPM menyebut rekaman tersebut sebagai hukuman terhadap orang yang dituduh sebagai intelijen militer sekaligus bentuk balas dendam atas kematian anggota kelompok mereka.

Namun, berdasarkan hasil identifikasi tim Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026, rekaman tersebut diketahui telah lebih dahulu diunggah melalui media sosial Facebook pada Maret 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut kejadian dalam video tersebut berlangsung pada akhir Oktober 2026 tidak sesuai dengan hasil penelusuran kepolisian.

Sementara itu, video kedua berdurasi 31 detik disebarkan oleh kelompok Kodap III Ndugama Derakma dengan narasi pembunuhan seorang sopir lintas Wamena-Nduga yang dituduh membawa pasokan logistik TNI. Peristiwa yang diklaim terjadi pada akhir Maret tersebut juga kembali dikaitkan dengan ancaman terhadap masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), tenaga medis, dan warga pendatang agar meninggalkan wilayah tertentu.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T, menjelaskan bahwa kepolisian telah melakukan penelusuran terhadap kedua rekaman tersebut untuk memastikan fakta di balik informasi yang beredar.

“Kedua video yang beredar luas itu murni dokumentasi lama dan merupakan bentuk propaganda pihak KKB,” tegas Kasatgas Humas saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10/2026).

Lebih lanjut, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil identifikasi, peristiwa pembunuhan pengemudi yang menjadi materi video kedua sebenarnya terjadi pada 20 April 2026. Korban diketahui bernama Robert Terry alias Sula, bukan Regeny Jems Patty sebagaimana narasi yang disebarkan kelompok tersebut.

Ia menilai penyebaran kembali rekaman lama dengan identitas dan waktu kejadian yang berbeda merupakan bentuk provokasi yang dapat memunculkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Ini adalah bentuk provokasi influencer mereka Sebby Sambom agar masyarakat takut. Tindakan ini murni mencari perhatian dan propaganda murahan,” ujar Kasatgas Humas.

Menurut Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T, penyebaran konten tersebut perlu disikapi secara bijak karena informasi yang tidak terverifikasi dapat memperbesar keresahan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak langsung mempercayai maupun menyebarluaskan video yang belum diketahui kebenaran sumber dan waktu kejadiannya.

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan Papua tidak hanya dilakukan melalui langkah-langkah pengamanan di lapangan, tetapi juga melalui penelusuran informasi yang berpotensi memicu ketakutan dan keresahan publik.

Masyarakat diharapkan tetap tenang, menjalankan aktivitas seperti biasa, serta mengutamakan informasi dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila menemukan konten mencurigakan yang berkaitan dengan situasi keamanan, warga diimbau untuk melakukan verifikasi dan melaporkannya kepada aparat berwenang.

Melalui langkah tersebut, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang informasi tetap sehat, tidak mudah terprovokasi, dan terus mendukung terciptanya situasi Papua yang aman, damai, serta kondusif. rls

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa lembaga Hamalatul Qur’an yang berada di Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, belum memiliki izin operasional sebagai pondok pesantren dan tidak tercatat dalam sistem pendataan resmi Kemenag.

Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, mengatakan bahwa pihaknya mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terkait kasus tersebut. Ia menegaskan, proses hukum yang berjalan merupakan upaya penindakan terhadap dugaan tindak pidana, bukan bentuk kriminalisasi terhadap lembaga pendidikan pesantren.

“Kami mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan Polri secara profesional, proporsional, dan transparan. Penanganan perkara ini harus dilihat sebagai upaya penegakan hukum, bukan kriminalisasi terhadap pondok pesantren,” ujar Gugun, Minggu (1/11/2026).

Gugun menjelaskan, berdasarkan hasil verifikasi Kemenag, lembaga Hamalatul Qur’an di Sukoharjo belum terdaftar dan tidak memiliki izin operasional pesantren. Sementara itu, lembaga di Karanganyar diketahui berstatus Rumah Qur’an Gratis yang juga belum mengantongi izin operasional pondok pesantren.

Di sisi lain, Gugun menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak-anak yang berada di lokasi menjadi perhatian utama. Kemenag berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan pendampingan serta pemenuhan hak pendidikan dan kondisi psikologis para santriwati.

“Apapun status lembaganya, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang aman dan layak serta perlindungan harus tetap menjadi prioritas. Kami memastikan pendampingan dilakukan agar anak-anak dapat kembali kepada keluarga dan melanjutkan pendidikan Al-Qur’an di lembaga resmi,” jelasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang berlangsung sekaligus memastikan anak-anak tidak terdampak persoalan hukum yang melibatkan orang dewasa. rls

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Sukoharjo – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Kikin Abdul Hakim atau Gus Kikin mengajak masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menjaga kerukunan dan tidak terprovokasi menyusul perkembangan kasus perusakan Warung Mi Babi Tepi Sawah serta penggeledahan sejumlah lokasi yang disebut sebagai Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an.

Gus Kikin mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku tanpa menimbulkan ketegangan maupun perpecahan di tengah masyarakat.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menahan diri, dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan sampai persoalan hukum ini berkembang menjadi ketegangan di tengah masyarakat,” ujar Gus Kikin, Minggu (1/11/2026).

Ia juga menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Gus Kikin meminta seluruh pihak mengedepankan dialog dan tidak mengambil tindakan sendiri dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Kalau ada persoalan, mari kita selesaikan melalui dialog dan jalan hukum. Tidak boleh ada yang hakim utama sendiri. Kita harus menjaga agar masyarakat tetap rukun, saling menghormati, dan tidak terpecah belah,” tuturnya.

Selain itu, Gus Kikin meminta kepolisian menangani perkara tersebut secara profesional, adil, dan transparan. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak-hak warga negara, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang berada di lokasi penggeledahan.

“Kalau ada yang melanggar hukum, proses sesuai hukum. Kalau ada tindakan aparat yang dipersoalkan, periksa secara terbuka sesuai prosedur. Semua harus mendapatkan perlakuan yang adil. Jangan sampai ada pihak yang tidak bersalah ikut dirugikan,” jelasnya.

Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Gus Kikin meminta Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sukoharjo mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait guna membangun komunikasi serta mencegah kesalahpahaman.

“Saya minta PCNU Sukoharjo sore ini mengundang para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama. Bangun komunikasi yang baik. Kita ajak semua pihak menahan diri, menjaga suasana tetap sejuk, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan,” ujarnya.

Kasus tersebut bermula dari pembakaran dan perusakan Warung Mi Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada Sabtu (12/9). Warung yang menjual makanan nonhalal tersebut diketahui telah memiliki izin usaha, meskipun sebelumnya mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.

Kepolisian kemudian melakukan penyidikan dan menangkap seorang tersangka pada Senin (19/10). Dalam pengembangan penyidikan, polisi melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Sukoharjo dan Karanganyar pada Selasa (27/10) yang diduga berkaitan dengan keberadaan seorang buronan.

Gus Kikin berharap seluruh pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara berdasarkan fakta dan bukti. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun memberikan stigma terhadap kelompok atau lembaga tertentu.

“Yang kita jaga bukan hanya keamanan hari ini, tapi juga persaudaraan untuk masa depan. Jangan sampai persoalan ini merusak kerukunan yang selama ini sudah terbangun dengan baik,” pungkasnya.