news-raflesia-indonesia, Kota Bengkulu – Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PKS, Andi, punya cara yang jauh lebih membumi, segar, dan anti-mainstream untuk menyiasati tantangan pangan hari ini.
Bukan lagi bicara soal antrean sembako murah atau distribusi kuota bantuan yang kerap bikin pusing, Andi justru melempar gagasan segar: “Ketahanan Pangan Keluarga, Dimulai dari Halaman Rumah!”
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada pasokan luar atau menunggu bantuan turun. Kuncinya ada di pekarangan kita sendiri.
Sejengkal tanah di halaman rumah kalau dimanfaatkan dengan cerdas, bisa jadi penyelamat isi dompet dapur,” ujar Andi dengan semangat berapi-api saat ditemui di sela-sela aktivitasnya.
Gagasan ini bukan sekadar omon-omon atau teori di atas kertas. Andi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu untuk tidak setengah-setengah alias harus gaspol memfasilitasi masyarakat.
Polanya konkret: sulap halaman rumah warga menjadi area produktif dengan kombinasi ciamik antara sayuran segar di dalam polibag dan kandang ayam petelur skala rumahan.
Bayangkan, setiap pagi ibu-ibu di Kota Bengkulu tidak perlu lagi panik memikirkan harga telur yang naik-turun bak wahana pasar malam.
Tinggal melangkah ke samping rumah, petik cabai segar, ambil beberapa butir telur langsung dari kandangnya, dan sarapan sehat bin hemat pun siap tersaji.
“Ini bukan cuma soal menghemat pengeluaran bulanan, tapi ini tentang harga diri sebuah keluarga yang mandiri secara pangan.
Kalau setiap rumah tangga di Kota Bengkulu punya klaster pangan mandiri seperti ini, kita tidak perlu cemas lagi dengan isu krisis pangan global,” tambah legislator yang dikenal vokal ini.
Melalui Komisi III, Andi menegaskan akan terus mengawal dan mendesak dinas terkait di Pemkot Bengkulu agar program stimulus berupa bibit tanaman, media polibag, hingga edukasi peternakan ayam petelur rumahan ini bisa masif menyentuh lapisan masyarakat terbawah.
Foto: Suasana apel pelepasan 21 putra-putri terbaik lulusan SMK se-Provinsi Bengkulu yang siap berangkat ke Jepang. Acara ini dipimpin oleh Sekda Herwan Antoni di Lapangan Kantor Gubernur Bengkulu sebagai bagian dari program magang dan kerja ke luar negeri
news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Pelepasan lulusan SMK ke luar negeri menjadi momentum membanggakan sekaligus tonggak penting dalam upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di tingkat internasional. Program ini merupakan langkah strategis daerah untuk membuka peluang karier global bagi generasi muda. Dalam rangkaian keberangkatan tersebut, sebanyak 21 putra-putri terbaik lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Bengkulu resmi diberangkatkan untuk bekerja di Jepang.
Mewakili Gubernur Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, secara resmi melepas para lulusan tersebut dalam rangkaian apel Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar di Lapangan Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (6/7). Herwan menegaskan bahwa lulusan SMK kini tidak hanya dipersiapkan untuk dunia kerja lokal, tetapi dibentuk menjadi tenaga profesional yang berdaya saing global.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri memiliki komitmen besar dengan membuka peluang kerja bagi sekitar 1.200 lulusan SMK, SMA, hingga perguruan tinggi untuk berkarier di Jepang. Program dengan kontrak kerja lima tahun ini diharapkan menjadi sarana bagi generasi muda Bengkulu untuk meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi, serta membangun etos kerja bertaraf internasional.
Dalam pesannya, Herwan Antoni meminta para lulusan untuk menjaga nama baik daerah dan negara selama berada di Jepang. “Kalian adalah duta Provinsi Bengkulu sekaligus duta Indonesia. Bekerjalah dengan penuh kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan semangat pantang menyerah,” ujar Herwan saat memberikan arahan kepada para peserta yang akan berangkat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zulhendri, menjelaskan bahwa 21 lulusan yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi ketat dari 86 peserta pelatihan angkatan pertama tahun 2025. Para siswa ini berasal dari berbagai SMK di kabupaten/kota di Bengkulu, seperti SMKN 1 Rejang Lebong, SMKN 4 Rejang Lebong, SMKN 5 Bengkulu Utara, SMKN 5 Kota Bengkulu, dan SMKN 3 Bengkulu Selatan.
Menyambut kesuksesan angkatan pertama, Zulhendri mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membuka rekrutmen angkatan kedua pada tahun 2026. Targetnya, sebanyak 600 putra-putri terbaik daerah akan dipersiapkan untuk mengikuti program serupa guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional di Jepang melalui kerja sama dengan mitra industri terkait.
Foto: Pelayanan premium Kartu Prioritas Bank Bengkulu yang kini resmi terintegrasi dengan jaringan fasilitas eksklusif Lounge Blue Sky di berbagai bandara di Indonesia
news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Belum lama resmi menjabat sebagai Direktur Utama Bank Bengkulu, H. Iswahyudi langsung menunjukkan komitmen kuatnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para nasabah. Salah satu gebrakan awal yang ia lakukan adalah menghadirkan “Lounge Blue Sky Bank Bengkulu”. Fasilitas eksklusif ini disediakan khusus bagi nasabah prioritas untuk memberikan kenyamanan ekstra saat berada di sejumlah bandara ternama di Indonesia.
Inovasi ini menjadi langkah strategis Bank Bengkulu dalam menghadirkan pelayanan premium, khususnya bagi nasabah yang memiliki mobilitas tinggi dengan pengguna transportasi udara. Dengan adanya fasilitas ini, perjalanan bisnis maupun pribadi para nasabah setia kini menjadi jauh lebih berkelas. Pihak manajemen berharap langkah awal ini mampu memberikan kesan mendalam bagi masyarakat pengguna jasa perbankan daerah.
Direktur Utama Bank Bengkulu, H. Iswahyudi, mengungkapkan bahwa kehadiran Lounge Blue Sky merupakan bentuk apresiasi tertinggi perusahaan kepada nasabah prioritas. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari transformasi layanan berkelanjutan yang tengah gencar dilakukan oleh Bank Bengkulu. Pihak direksi berkomitmen agar bank daerah ini terus beradaptasi dengan kebutuhan gaya hidup modern.
“Kami ingin memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah prioritas Bank Bengkulu. Dengan hadirnya fasilitas Lounge Blue Sky ini, nasabah dapat menikmati kenyamanan dan berbagai layanan eksklusif saat berada di bandara. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan nilai tambah bagi nasabah,” ujar Iswahyudi dalam keterangannya.
Melalui Kartu Prioritas Bank Bengkulu, nasabah kini dapat menikmati akses eksklusif ke Blue Sky Premier Lounge yang terletak di Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Tidak hanya di ibukota, akses istimewa ini juga berlaku di berbagai jaringan lounge Blue Sky yang telah tersebar luas di sejumlah bandara strategis lainnya di seluruh penjuru Indonesia.
Beragam fasilitas premium pun telah disiapkan dengan matang untuk menunjang kenyamanan maksimal para nasabah selama menunggu waktu penerbangan. Fasilitas tersebut mulai dari ruang tunggu mewah ber-AC, hidangan prasmanan sepuasnya (all you can eat), layanan live cooking, hingga racikan kopi premium. Tersedia pula layanan Airside Service yang mempermudah proses check-in serta penanganan bagasi nasabah.
Tak hanya itu, kenyamanan nasabah semakin lengkap dengan tersedianya ruang VIP khusus, smoking room, musala yang representatif, shower room untuk menyegarkan diri, serta akses Wi-Fi berkecepatan tinggi gratis. Semua fasilitas ini dihadirkan agar nasabah dapat menunggu jadwal keberangkatan pesawat dengan perasaan yang lebih nyaman, tenang, sekaligus tetap produktif.
Menurut Iswahyudi, layanan eksklusif ini merupakan bagian vital dari strategi besar Bank Bengkulu untuk terus meningkatkan daya saing di industri keuangan. Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Bengkulu dituntut harus mampu menghadirkan layanan perbankan modern, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Transformasi ini juga diharapkan mampu memperkuat loyalitas nasabah dan mempertegas posisi perusahaan sebagai bank daerah yang inovatif serta berdaya saing tinggi.
Foto: Wakil ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku zulkarnain bersama perangkat desa Talang Giring menyerahkan dokumen tuntutan ruang hidup kepada Analisis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Kehutanan, Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si., saat audiensi di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
news-raflesia-indonesia, Jakarta – Perjuangan warga Dusun III, Desa Talang Giring, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, untuk mempertahankan ruang hidup mereka memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun berkonflik dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu terkait status kawasan Taman Buru Semidang Bukit Kabu, perwakilan masyarakat akhirnya membawa langsung aspirasi mereka ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kamis, (2/7/2026).
Dalam audiensi tersebut, masyarakat didampingi langsung Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain dan Tim Advokasi dari Perhimpunan Rakyat Progresif (PRP) dan Green Sumagtra. Sementara dari perwakila warga dihadiri Kepala Desa Bagus Santoso, Kadun III Gunawan Fanhar, Anggota BPD Rinanto, dan Tokoh Masyarakat Endang Subandi.
Audiensi tersebut digelar sebagai upaya memperjuangkan aspirasi 673 jiwa warga Dusun III Talang Giring yang meminta pemerintah pusat memberikan kepastian ruang hidup serta menyelesaikan persoalan status kawasan yang selama ini menjadi sumber konflik. Dalam forum itu, Teuku memaparkan bahwa masyarakat telah bermukim, membangun fasilitas umum, serta menggantungkan kehidupan dari wilayah tersebut sejak puluhan tahun lalu.
Momen emosional terjadi ketika Teuku menceritakan kondisi masyarakat yang kini dihantui ancaman penertiban oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu. Dengan suara serak, ia mengaku tidak sanggup membayangkan jika ratusan keluarga harus kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.
“Saya sudah sering menyaksikan kejadian seperti ini, bagaimana hak-hak hidup warga negara selalu dihimpit kebijakan negara. Anak-anak, kaum perempuan, mereka semua saat ini menggantungkan nasib kepada kami,” ujar Teuku sembari meneteskan air mata.
Menurut Teuku, persoalan yang dihadapi masyarakat Talang Giring tidak semata-mata berkaitan dengan batas kawasan hutan, tetapi menyangkut hak dasar warga negara untuk memperoleh kepastian tempat tinggal dan kehidupan yang layak. Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari aspek administratif, melainkan juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan keadilan sosial.
Ia menegaskan, negara memiliki kewajiban menghadirkan solusi yang mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Karena itu, DPRD Provinsi Bengkulu bersama masyarakat terus mengawal proses penyelesaian agar tidak berujung pada konflik yang merugikan warga.
“Kami memohon dengan sepuluh jari kepada Kementerian Kehutanan agar mengambil kebijakan extraordinary terhadap persoalan ini. Jalur birokrasi sudah berkali-kali kami tempuh, tetapi semuanya selalu menemui jalan buntu. Yang dihadapi hari ini bukan sekadar persoalan administrasi kawasan, melainkan nasib 673 warga negara yang membutuhkan kepastian ruang hidup,” tegas Teuku.
Teuku juga mengungkapkan bahwa perjuangan masyarakat Talang Giring bukanlah persoalan yang baru. Pada tahun 2022, permasalahan Dusun III Talang Giring telah dimasukkan sebagai bagian dari usulan dalam proses review kawasan hutan dengan harapan memperoleh penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.
Namun, solusi tidak pernah terwujud. Ia menyebut proses review kawasan saat itu justru tidak memberikan manfaat apa pun. Masyarakat Dusun III Desa Talang Giring ternyata hanya dijadikan tameng untuk mengakomodasi kepentingan korporasi, sementara nasib warga tetap menggantung tanpa kejelasan hingga kini.
Kepala Desa hingga Tokoh Masyarakat Kompak Perjuangkan Warga
Kepala Desa Talang Giring, Bagus Santosa, menegaskan bahwa Pemerintah Desa akan terus berdiri bersama masyarakat dalam memperjuangkan hak atas ruang hidup yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.
Selaku kepala desa bagus memikul tanggung jawab langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan warganya. Sebagai representasi pemerintah di tingkat paling bawah, ia mengaku tidak dapat menutup mata melihat ratusan warganya hidup dalam ketidakpastian hukum selama bertahun-tahun.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus dan menghadirkan solusi yang tidak hanya berlandaskan aturan administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sejarah permukiman, dan hak hidup masyarakat yang telah lama menetap di Dusun III Talang Giring.
“Harapan kami sederhana, negara memberikan kepastian hukum agar warga Dusun III dapat hidup dengan tenang di tanah yang telah mereka tempati dan kelola secara turun-temurun. Pemerintah desa akan terus mengawal perjuangan ini sampai ada solusi yang adil bagi masyarakat,” ujar Bagus Santosa.
Kepala Dusun III, Gunawan Fanhar, menegaskan bahwa masyarakat memiliki dasar sejarah yang kuat terkait keberadaan Dusun III Talang Giring. Menurutnya, permukiman warga telah ada jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai Taman Buru Semidang Bukit Kabu. Ia menilai penyelesaian persoalan harus memperhatikan fakta historis, bukan semata-mata melihat status kawasan saat ini.
“Berdasarkan data dan sejarah yang kami miliki, masyarakat sudah mendiami wilayah ini sejak sekitar tahun 1920, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sementara penetapan Taman Buru Semidang Bukit Kabu baru dilakukan pada tahun 1973. Jadi jangan dibalik seolah-olah masyarakat yang masuk ke kawasan. Kalau mau berdebat soal data, kami siap membuka seluruh dokumen dan bukti sejarah yang kami miliki,” tegas Gunawan.
Sementara itu, tokoh masyarakat Endang Subandi mengatakan masyarakat saat ini hidup dalam ketidakpastian akibat ancaman pengusiran yang terus membayangi. Menurutnya, kondisi tersebut telah memengaruhi rasa aman warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Endang mendesak keberanian pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Keadilan bagi warga jauh lebih penting dibandingkan sekadar mempertahankan pendekatan hukum yang selama ini telah terbukti tidak mampu menyelesaikan konflik.
Sementara itu, tim advokasi masyarakat, Syaiful Anwar, menilai penyelesaian konflik Dusun III Talang Giring tidak seharusnya semata-mata mengedepankan pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, konflik tenurial yang telah berlangsung puluhan tahun membutuhkan penyelesaian yang lebih mengutamakan dialog, kemanusiaan, dan pendekatan sosial kemasyarakatan.
“Sebagai aktivis lingkungan, saya sangat memahami tujuan dibentuknya kawasan konservasi. Saya juga memahami manfaatnya bagi keberlanjutan ekosistem dan kepentingan generasi mendatang. Namun, konservasi tidak boleh diposisikan berhadapan dengan masyarakat yang telah lebih dulu hidup dan bergantung di wilayah tersebut. Pemerintah harus adaptif melihat dinamika yang berkembang di lapangan,” ujar Syaiful.
Menurut Syaiful, pendekatan represif justru berpotensi memperpanjang konflik dan menimbulkan persoalan sosial baru. Karena itu, ia berharap Kementerian Kehutanan mengedepankan kebijakan yang mampu mengharmoniskan kepentingan pelestarian lingkungan dengan perlindungan hak-hak masyarakat yang telah lama bermukim di Dusun III Talang Giring.
“Konservasi dan kesejahteraan masyarakat seharusnya bukan dua kepentingan yang saling bertentangan. Negara memiliki instrumen untuk menghadirkan keduanya secara bersamaan. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada penyelesaian, bukan sekadar mempertahankan status quo. Saya mengapresiasi sikap Kementerian Kehutanan yang membuka ruang dialog dan berharap proses ini menjadi awal penyelesaian yang benar-benar berkeadilan,” tegasnya.
Kementerian Kehutanan Siapkan Langkah Terpadu, Minta Semua Pihak Menahan Diri
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut, Analisis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Kehutanan, Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si., menyatakan bahwa seluruh masukan dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera dilaporkan kepada pimpinan Kementerian Kehutanan. Menurutnya, keputusan terkait penyelesaian persoalan Dusun III Desa Talang Giring merupakan kewenangan Direktur Jenderal dan Menteri Kehutanan.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada Bapak Direktur Jenderal dan Bapak Menteri Kehutanan. Kami yang hadir dalam forum ini akan menyampaikan secara utuh kondisi dan harapan masyarakat, karena kebijakan strategis tentunya berada pada kewenangan pimpinan kementerian,” ujar Sylvana.
Ia menjelaskan, penyelesaian konflik tenurial seperti yang terjadi di Dusun III Talang Giring tidak dapat dilakukan secara parsial. Untuk itu, salah satu opsi penyelesaian jangka panjang yang akan dikaji adalah pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, aparat terkait, hingga perwakilan masyarakat.
“Ke depan, salah satu alternatif penyelesaian yang memungkinkan adalah membentuk tim terpadu agar seluruh pihak duduk bersama. Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja, tetapi membutuhkan kolaborasi semua stakeholder, termasuk masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung,” katanya.
Sembari menunggu proses pembahasan di tingkat pimpinan kementerian, Sylvana meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi memicu konflik di lapangan. Imbauan tersebut ditujukan kepada semua pihak, termasuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu, agar mengedepankan komunikasi dan menjaga situasi tetap kondusif.
https://vt.tiktok.com/ZSCQ8HQFR/
“Untuk sementara, kami berharap semua pihak dapat menahan diri. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang justru memperkeruh keadaan atau memicu konflik baru di tengah masyarakat. Mari kita beri ruang agar proses penyelesaian ini dapat berjalan dengan baik dan mengedepankan dialog,” tegasnya.
Sylvana menambahkan, Kementerian Kehutanan pada prinsipnya terbuka terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan sehingga diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi Masyarakat.
Foto: Penasihat Hukum terdakwa Tri Cahyono, Ida Elif Nurmalia, S.H., usai memberikan keterangan kepada awak media, sidang perdana di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis (02/07/2026).
News-raflesia-indonesia, Bengkulu – Sidang perdana kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual-beli mobil yang menjerat Tri cahyono resmi digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Merespons dakwaan tersebut, pihak kuasa hukum terdakwa langsung melayangkan bantahan keras melalui opening statement di muka persidangan kamis (2/7) Pengadilan tinggi Bengkulu.
Kuasa hukum Tri Cahyono, Ida elif Nurmalia, S.H. menyatakan bahwa kes yang menimpa kliennya merupakan murni urusan perdata terkait kegiatan bisnis showroom mobil, dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Menurutnya, tuduhan perbuatan curang dan penipuan yang dialamatkan kepada kliennya terkesan sangat dipaksakan oleh pihak pendakwa.
“Hari ini sidang pertama pembacaan dakwaan sudah berjalan, dan kami langsung menyampaikan opening statement untuk membantah di awal. Kami menegaskan bahwa ini murni perkara jual beli dalam kegiatan showroom klien kami. Ini adalah masalah perdata dan wanprestasi, namun tampaknya sengaja dilebih-lebihkan dan dipaksakan ke ranah pidana,” ujar Ida usai persidangan.
Suasana persidangan kasus dugaan perbuatan curang, penipuan jual-beli mobil dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Tri Cahyono yang digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis (02/07/2026). Tampak penasihat hukum terdakwa, Ida Elif Nurmalia, S.H., saat menyerahkan dokumen opening statement di hadapan Majelis Hakim
Pihak kuasa hukum juga optimis dapat mematahkan semua dakwaan JPU pada agenda persidangan berikutnya. Mereka mengaku telah mempersiapkan strategi pembelaan yang matang, termasuk menyusun dokumen bantahan yang diperkuat oleh alat bukti konkrit serta kehadiran saksi-saksi yang meringankan (a de charge).
https://vt.tiktok.com/ZSCx2qwfg/
“Kami memiliki alat bukti yang sangat konkrit dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Pada proses penyidikan kemarin kami memang belum menghadirkan saksi, namun di persidangan nanti semua saksi yang meringankan dan bukti-bukti kuat akan kami hadirkan. Kami berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan benar, serta membebaskan klien kami dari segala tuntutan,” tambahnya.
Versi Istri Terdakwa: Pajran Sudah Terima Mobil Fortuner
Dihari sebelumnya, tepatnya pada Selasa (30/6), istri dari Tri Cahyono, Sri Yulianti, sempat memberikan keterangan di depan awak media terkait duduk perkara yang sebenarnya dari sudut pandang keluarga. Sri membeberkan bahwa transaksi tersebut didasari atas keinginan dari pihak Pajran sendiri.
“Saya mengetahui tukar tambah mobil tersebut karena Pak Pajran menghubungi suami saya. Kemudian Pak Pajran dan istri mengatakan ke suami saya kalau ingin mengganti mobil CRV dengan mobil yang lebih tinggi. Kebetulan ada Fortuner di rumah, akhirnya sepakat tukar mobil,” ungkap Sri Yulianti.
Menurut Sri, kesepakatan pada malam hari tersebut berjalan dengan skema tukar tambah di mana pada malam itu suaminya kembali dengan membawa mobil CRV dan Pajran membawa mobil Fortuner.
Sri menegaskan bahwa Pajran sebenarnya sudah menerima haknya dalam bentuk mobil Fortuner tersebut. Terkait urusan finansial pasca-transaksi, Sri mengklaim suaminya bertanggung jawab dengan membayar angsuran mobil take over menggunakan m-BCA yang telah dibayar selama dua kali.
Sri Yulianti menyatakan pihak keluarga tidak keberatan jika suaminya harus dihukum apabila memang terbukti bersalah secara hukum. Namun, ia meminta agar proses keadilan berjalan secara objektif dan transparan.
“Jika memang suami saya bersalah, dihukum tidak masalah. Tapi saya maunya yang tegak lurus. Yang salah, salah, yang tidak salah, tidak salah. Jangan yang salah dilebih-lebihkan,” tegas Sri di depan awak media.
Foto: Gelar Kolaborasi. Pengurus BPD HIPMI Bengkulu dan perwakilan manajemen Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu berfoto bersama usai penandatanganan kesepakatan kerja sama (MOU) tentang literasi dan akses pembiayaan syariah bagi UMKM di Kraving Resto, Kota Bengkulu, Senin (29/6/2026).
news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Provinsi Bengkulu secara aktif memfasilitasi perluasan akses permodalan dan ruang investasi bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi erat bersama PT Pegadaian Syariah Bengkulu guna menyediakan solusi finansial yang komprehensif. Melalui kegiatan kolaboratif ini, kedua belah pihak berkomitmen kuat untuk memperkokoh pemahaman serta literasi mengenai pembiayaan syariah bagi para pengusaha muda, yang diselenggarakan di Kraving Resto KM 6, Kota Bengkulu Senin, (29/6).
Sinergi yang difasilitasi dalam pertemuan ini membuka ruang selebar-lebarnya bagi pembiayaan modal kerja serta investasi produktif yang berbasis syariah. Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu, Heriyadi, mengatakan bahwa layanan Pegadaian Syariah saat ini tidak hanya sebatas gadai emas tradisional, tetapi telah berkembang menjadi solusi keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, Pegadaian tidak hanya berorientasi pada pencapaian target bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai layanan keuangan yang inklusif.
“Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan layanan gadai perhiasan. Kami juga memiliki berbagai produk pembiayaan, kredit produktif, hingga investasi emas, baik dalam bentuk emas batangan fisik maupun tabungan emas digital. Seluruh layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mengembangkan usahanya,” ujar Heriyadi di sela-sela kegiatan.
Sementara itu, Kepala Bidang OKK BPD HIPMI Bengkulu, Singgih Tri Wibowo, mengapresiasi inisiatif Pegadaian Syariah yang menghadirkan edukasi mengenai pembiayaan produktif kepada para anggota HIPMI. Mewakili Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, Yosia Yodan, pihaknya menilai penguatan literasi finansial ini menjadi kunci penting agar para pengusaha lokal dapat mengambil keputusan pendanaan secara cerdas, aman, dan sesuai prinsip syariah.
“Kegiatan ini diharapkan dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas sekaligus memperbesar akses permodalan bagi UMKM di Provinsi Bengkulu, khususnya anggota HIPMI. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, kami berharap para pelaku usaha mampu meningkatkan skala usahanya (scale up) dan menjadi lebih kompetitif,” kata Singgih.
Melalui kegiatan literasi tersebut, Pegadaian Syariah Bengkulu dan BPD HIPMI Bengkulu berkomitmen memperkuat sinergi dalam mendukung pertumbuhan UMKM serta mencetak lebih banyak pengusaha muda yang tangguh dan berdaya saing melalui akses pembiayaan syariah yang produktif.
![banner 1000x350](https://news-raflesia-indonesia.my.id/wp-content/uploads/2026/01/nri-ok-2-scaled.png" "banner 1000x350")
