Kapolri pimpin penutupan pendidikan Sespim Polri tahun ajaran 2025 di Lemdiklat Polri

Penulis

-

17/12/2025

news-raflesia-indonesia, Lembang – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menghadiri sekaligus memimpin upacara penutupan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian (SPPK) Angkatan ke-2, serta Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Utaryo Suryawinata Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Kalemdiklat Polri, AS SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, serta Kadivhumas Polri. Kehadiran para pejabat utama Polri ini menegaskan komitmen pimpinan dalam memastikan kualitas dan integritas proses pendidikan pengembangan sumber daya manusia Polri.

Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 114 peserta didik yang terdiri dari 78 personel Polri, 29 personel TNI (TNI AD 17 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 4 orang), serta 7 peserta tamu dari kementerian dan lembaga, yakni Kejaksaan Agung, Kemenimipas, Kemenkum, dan BSSN. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara hybrid, dengan gelombang pertama diikuti secara virtual dan gelombang kedua secara langsung.

Sementara itu, Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 380 peserta didik, yang terdiri dari 317 peserta Program Reguler Polri, 33 peserta Program Matrikulasi Polri, 30 peserta dari TNI (TNI AD 14 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 6 orang), serta 2 peserta mancanegara dari Timor Leste dan Fiji. Pendidikan ini juga dilaksanakan secara kombinasi virtual dan tatap muka.

Adapun Pendidikan SPPK Angkatan ke-2 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 63 peserta didik, sedangkan Pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 104 peserta didik.

Upacara penutupan turut dihadiri oleh sejumlah undangan VIP dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Hadir di antaranya perwakilan Panglima TNI yang diwakili Dansesko TNI, perwakilan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, para perwakilan Kepala Staf Angkatan, perwakilan Dansesko tiap angkatan, serta Forkopimda Jawa Barat yang terdiri dari Kapolda Jawa Barat, perwakilan Pangdam III/Siliwangi, perwakilan Gubernur Jawa Barat, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Dalam upacara tersebut, Kapolri selaku Inspektur Upacara secara resmi menyatakan penutupan seluruh rangkaian pendidikan melalui pernyataan:

“Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025, pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, SPPK Angkatan ke-2, dan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025, dengan resmi saya nyatakan ditutup.”

Penutupan pendidikan ini menandai selesainya proses pembentukan dan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi para perwira Polri, TNI, serta peserta dari kementerian dan lembaga, sebagai bekal strategis dalam menjawab tantangan tugas ke depan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. rls

Kapolri dorong sinergi Polri – Kejaksaan agar penanganan perkara Lebih efektif di era KUHP – KUHAP baru

Penulis

Redaksi

-

16/12/2025

news-raflesia-Indonesia – Polri menempatkan penerapan KUHP dan KUHAP baru sebagai momentum untuk memastikan penanganan perkara pidana berjalan lebih rapi, efisien, dan memberi kepastian hukum. Kunci transisi ini bukan hanya soal penyesuaian aturan, tetapi bagaimana penyidikan dan penuntutan bergerak dalam pemahaman yang sama sejak awal, sehingga perkara tidak tersendat karena perbedaan tafsir maupun hambatan teknis di tahap berikutnya.

Penguatan itu ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis antara Polri dan Kejaksaan RI di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa rangkaian kerja sama ini langsung mengikat pada praktik pelaksanaan, “Hari ini kita melaksanakan kegiatan MoU, dilanjutkan dengan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait sinergitas, pemahaman dalam hal pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru.”

Bagi Polri, penyamaan persepsi tersebut penting agar proses penanganan perkara tidak bergerak “sendiri-sendiri” antar lembaga. Kapolri menekankan spirit kerja bersama agar aparat penegak hukum selaras dalam satu arah – atau dalam istilah beliau, “berjalan selaras, satu frekuensi, satu pikiran.” Dengan cara itu, standar penerapan pasal, pemenuhan administrasi perkara, hingga kualitas pembuktian sejak penyidikan diharapkan lebih konsisten dan tidak menimbulkan friksi teknis pada tahapan lanjutan.

Kapolri juga mengaitkan sinergi ini dengan tujuan besar penegakan hukum yang dirasakan langsung masyarakat – yakni keadilan. Ia menegaskan harapan agar aturan baru benar-benar menghasilkan dampak substantif, “Untuk betul-betul bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.” Dalam penjelasannya, Kapolri turut menyoroti bahwa KUHP – KUHAP baru memuat banyak hal yang selama ini menjadi harapan publik, termasuk ruang penyelesaian yang mempertimbangkan kearifan lokal, situasi dan kondisi, serta tetap menjaga komitmen penegakan hukum yang tegas.

Untuk memastikan pesan itu tidak berhenti di tingkat pusat, Polri menekankan penguatan teknis melalui sosialisasi dan diskusi panel yang melibatkan jajaran kewilayahan, dari Kapolda hingga unsur reserse lintas fungsi, serta melibatkan partisipasi jajaran Polres – Polsek secara daring. Polri memandang pelibatan lini terdepan ini penting agar implementasi KUHP – KUHAP baru tidak menimbulkan disparitas praktik antarwilayah ketika mulai diterapkan di lapangan.Sebagai landasan kerja, ruang lingkup MoU juga mencakup enam area strategis – mulai dari pertukaran data/informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sarpras, hingga kerja sama lain yang disepakati. Dari sisi kepolisian, poin-poin ini menjadi “alat kerja” untuk memperkuat koordinasi teknis, memperlancar alur penanganan perkara, dan mempercepat kepastian hukum bagi masyarakat dalam era aturan pidana nasional yang baru. Rls

Polri peringkat pertama nasional Monev KIP 2025, Kapolri: Ini sebuah apresiasi namun juga menjadi sebuah tantangan

Penulis

Redaksi

-

16/12/2025

news-raflesia-indonesia, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meraih peringkat pertama nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. Polri memperoleh nilai 98,90 dengan predikat Informatif, tertinggi pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).

Capaian tersebut menjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, ketika Polri berada di peringkat kedua. Hasil ini juga menempatkan Polri sebagai badan publik dengan tingkat keterbukaan informasi yang paling unggul dibandingkan lembaga negara nonkementerian lainnya.

Pada acara penganugerahan Anugerah KIP 2025, penghargaan tertinggi Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional diterima oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho beserta jajaran Divhumas Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh jajaran dan dukungan berbagai pihak terhadap peningkatan layanan informasi publik di lingkungan Polri. “Alhamdulillah Polri meraih peringkat 1 setelah sebelumnya peringkat 2, terima kasih atas masukan dan koreksi yang terus diberikan; ini menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh rekan-rekan untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik,” ujar Kapolri.

Penilaian Monev KIP 2025 dilakukan melalui rangkaian tahapan, mulai dari penilaian mandiri, verifikasi faktual, uji akses, presentasi publik, hingga penetapan hasil akhir. Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Dr. Donny Yoesgiantoro, menilai capaian Polri mencerminkan kinerja yang konsisten dan terukur dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, sekaligus menunjukkan penerapan prinsip transparansi secara menyeluruh.

Dengan hasil tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola layanan informasi publik yang akuntabel, mudah diakses, dan responsif, sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. rls

Polwan Tapteng lupakan selamatkan harta demi evakuasi tetangga dari longsor

Penulis

Redaksi

-

16/12/2025

news-raflesia-indonesia, Tapanuli Tengah – Brigadir Polisi Mei Indah Naibaho, Polwan Polres Tapanuli Tengah (Tapteng), menunjukkan jiwa Bhayangkara sejati saat bencana tanah longsor melanda Komplek Perumahan Pandan Permai pada Selasa, 25 November 2025.

https://www.instagram.com/reel/DSUELtUEvSq/?igsh=ODljdDR0ZjFyNnlh

Meskipun rumahnya ikut hancur, Brigadir Mei mengesampingkan upaya menyelamatkan barang-barang berharganya demi mengevakuasi tetangganya yang terjebak: seorang ibu bersama dua anaknya yang masih balita (usia 2 tahun dan 3 bulan).

“Keselamatan mereka adalah prioritas utama,” ujar Brigadir Mei. Ia bergegas mengevakuasi keluarga tersebut, bahkan hanya sempat mengambil perlengkapan susu bayi dan beberapa pakaian di jemuran. “Selebihnya semua habis tertimbun tanah longsor.”

Atas tindakan heroik yang mengutamakan tugas kemanusiaan ini, Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Wahyu Endrajaya, S.IK., M.Si., menyampaikan apresiasi dan penghargaan.

“Ini adalah jiwa Bhayangkara sejati,” tutur Kapolres saat menyerahkan bantuan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Brigadir Mei yang juga menjadi korban longsor. rls

Kabaharkam usulkan pengaktifan Kogasgabpad guna tangani bencana Sumatera & Aceh

Penulis

Redaksi

-

15/12/2025

news-raflesia-indonesia, Jakarta – Komisaris Jenderal Polisi Karyoto (Kabaharkam) mengusulkan pengaktifan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah strategis agar penanganan bencana berskala luas dapat berjalan dalam satu sistem komando yang terpadu, cepat, dan terukur.

Karyoto menegaskan bahwa sejak awal kejadian, semua unsur telah berjibaku secara optimal dan maksimal di lapangan, mulai dari relawan, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, masyarakat setempat, maupun TNI, Polri.
Namun demikian, eskalasi dampak dan cakupan wilayah terdampak menuntut mekanisme kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi dan massif.

“Dalam kondisi bencana yang berdampak luas dan lintas wilayah, negara perlu memastikan seluruh sumber daya yang ada dapat bergerak dalam satu sistem komando yang jelas dan saling mendukung,” ujar Komjen Pol. Karyoto.

Menurutnya, pengaktifan Kogasgabpad bukanlah konsep baru dalam penanganan bencana berskala besar. Mekanisme komando terpadu tersebut pernah digunakan dalam penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018, serta gempa dan tsunami Palu, Sigi, Donggala di Sulawesi Tengah, yang membutuhkan integrasi cepat antara berbagai unsur di lapangan. Model serupa juga pernah diterapkan dalam penanganan krisis kesehatan Covid-19 di sejumlah wilayah strategis.

“Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komando gabungan terpadu mampu mempercepat pembukaan akseks tertutup, memudahkan mobilisasi logistik, memperjelas pembagian tugas, memastikan keamanan dan ketertiban, serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan,” jelasnya.

Komjen Pol. Karyoto menekankan bahwa Kogasgabpad tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, melainkan untuk menyatukan seluruh kekuatan negara dalam satu kerangka operasi yang terkoordinasi. Dalam skema tersebut, TNI berperan pada aspek mobilisasi, logistik, dan operasi di medan sulit, sementara Polri bisa berfokus pada aspek pemulihan situasi dan penanganan masyarakat, pengamanan wilayah terdampak, serta menjaga stabilitas situasi sosi.

“Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat, dan tidak ada kebingungan di tingkat pelaksana,” tambahnya.

Usulan pengaktifan Kogasgabpad ini akan disampaikan secara resmi kepada Menkopolkam serta kementerian dan lembaga terkait untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap, dengan pendekatan tersebut, penanganan bencana di Sumatera dan Aceh dapat berlangsung lebih efektif, dan benar-benar mencerminkan kehadiran negara secara utuh di tengah masyarakat terdampak. rls

Bank Indonesia Bengkulu perkuat peran strategis tekan inflasi dan dorong digitalisasi jelang nataru

Penulis

Redaksi

-

15/12/2025

Rapat kordinasi High Level Meeting (HLM) gabungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pertemuan yang berlangsung di Hotel Grage Bengkulu pada Senin (15/12/2025).

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pertemuan yang berlangsung di Hotel Grage Bengkulu pada Senin (15/12) ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menegaskan bahwa BI memiliki komitmen kuat dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi pangan. Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut adalah kesiapan BI memfasilitasi biaya pengiriman bahan pangan dari luar daerah, termasuk dari Pulau Jawa, guna memastikan pasokan tetap aman dan harga tetap terkendali.

Wahyu juga menyampaikan bahwa inflasi Bengkulu saat ini berada di angka 2,6%, masih dalam batas ideal dari target nasional 2,5% ±1. Meski demikian, ia mengingatkan agar semua pihak tetap waspada karena harga komoditas seperti cabai dan bawang merah cenderung meningkat menjelang akhir tahun, apalagi ditambah dengan curah hujan tinggi dan bencana di beberapa daerah pemasok.

Sebagai langkah antisipatif, Bank Indonesia mendorong program Ado Galo Mobile untuk memperkuat distribusi pangan strategis. Selain itu, BI juga mendukung inovasi seperti Wakaf Produktif Pesantren (Wakaf Ttren) guna meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal. Upaya ini sejalan dengan roadmap pengendalian inflasi jangka menengah 2025–2027 yang disusun TPID Bengkulu, dengan fokus pada penguatan kerja sama antar daerah, optimalisasi logistik, dan peningkatan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Dari sisi digitalisasi, Wahyu menekankan pentingnya percepatan penggunaan kanal pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, digitalisasi transaksi keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang mewakili Gubernur Bengkulu dalam rapat tersebut, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyatakan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Herwan juga mengapresiasi capaian TPID Bengkulu yang berhasil meraih Juara II TPID Berkinerja Terbaik se-Sumatera. Capaian ini didorong oleh program inovatif seperti One Stop Solution Inflasi Beras yang mampu menurunkan harga beras dan meningkatkan produksi padi, serta intervensi pasar melalui 865 kali Operasi Pasar Murah dan sidak harga hingga akhir November 2025.

Melalui forum HLM ini, baik Bank Indonesia maupun Pemprov Bengkulu berharap seluruh pihak dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital. Langkah ini diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.