news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Husnul Khotimah, S.E., M.M., menggelar Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun 2026.

Kegiatan penjaringan aspirasi ini berlangsung di daerah pemilihan (Dapil) Kampung Melayu – Selebar pada Minggu (2/8).

Acara tersebut menjadi wadah strategis bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan berbagai keluhan secara langsung kepada wakil rakyat mereka.

Warga memanfaatkan momen ini untuk mengusulkan perbaikan lampu jalan, peningkatan infrastruktur jalan, pembangunan drainase, hingga masalah pelayanan BPJS Kesehatan.

Menanggapi berbagai usulan itu, Husnul Khotimah menegaskan komitmen penuhnya untuk mengawal ketat seluruh aspirasi konstituen agar masuk ke dalam penganggaran daerah.

Ia berjanji akan memperjuangkan usulan-usulan krusial tersebut agar dapat menjadi prioritas utama dalam pembahasan anggaran Tahun Anggaran 2027 mendatang.

“lampu jalan, jalan rusak, drenase, BPJS Insya Allah seluruh aspirasi warga akan saya kawal dan saya perjuangkan semaksimal mungkin melalui anggaran tahun 2027,” kata Husnul.

Husnul berharap komunikasi intensif antara masyarakat dan legislatif terus terjaga agar arah pembangunan di Kota Bengkulu berjalan semakin merata.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DP3AP2KB Kota Bengkulu, Yosminiarti, turut hadir untuk memberikan informasi terkait program sosial pemerintah kota.

Yosminiarti mensosialisasikan Program Nikah Balai Gratis yang kembali dijalankan oleh Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2026 ini.

Program Nikah Balai ini diselenggarakan sebagai bentuk nyata kepedulian sosial pemerintah daerah dalam membantu masyarakat ekonomi kurang mampu.

Untuk tahun 2026, kuota yang disediakan terbatas hanya untuk 10 pasangan, dengan jadwal pelaksanaan prosesi nikah massal pada September 2026.

Seluruh pelaksanaan Nikah Balai difasilitasi secara gratis oleh Pemerintah Kota Bengkulu, mulai dari mahar, busana dan rias pengantin, hingga penyediaan gedung serta kebutuhan pendukung lainnya.

Syarat pendaftaran program ini antara lain merupakan warga Kota Bengkulu kurang mampu, beragama Islam, berstatus lajang, serta lengkap secara administrasi.

Hingga pelaksanaan reses berlangsung, tercatat baru ada tiga pasangan calon pengantin yang mendaftarkan berkas administrasi mereka ke dinas.

“Karena kuota hanya tersedia untuk 10 pasangan saja, kami mengajak masyarakat yang memenuhi kriteria untuk segera mendaftarkan diri,” tutur Yosminiarti.

Melalui sinergi reses dan sosialisasi program dinas ini, warga diharapkan mendapatkan informasi langsung mengenai hak serta bantuan yang difasilitasi pemerintah.

pewarta: Man

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai NasDem, Drs. Riuslan, M.Si, sukses menggelar reses kedua masa persidangan kedua tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung Pertemuan di lingkungan Masjid Al-Hidayah, Timur Indah V, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.

Agenda ini digelar khusus untuk menyerap sekaligus menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) II kepada pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Riuslan menjelaskan bahwa seluruh 35 anggota dewan turun ke bawah secara bergilir selama tiga hari berturut-turut.

Menurutnya, langkah konstitusional legislatif ini bertujuan untuk mendengar, menampung, membukukan, mencatat, dan memperjuangkan kebutuhan riil warga di lapangan.

Aspirasi yang terkumpul nantinya akan menjadi bahan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah selaku pihak pelaksana program pembangunan.

“Reses menjadi momentum bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke masyarakat. Kami hadir mendengar keluhan, usulan, maupun saran,” ujar Riuslan, Minggu (02/8).

Ia menambahkan, catatan dari warga tersebut akan disampaikan ke pemerintah daerah agar menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan ke depan.

Selain menjaring aspirasi, legislator NasDem ini menilai kegiatan reses sangat efektif sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dengan konstituen.

Dalam sesi dialog interaktif bersama warga Timur Indah dan sekitarnya, persoalan pembangunan infrastruktur fisik masih menjadi keluhan utama.

Masyarakat setempat secara bergantian mengusulkan pembangunan drainase, siring pasangan, gorong-gorong, hingga peningkatan kualitas jalan lingkungan.

Tak hanya itu, warga juga meminta pemasangan lampu penerangan jalan di sejumlah titik yang dinilai masih minim cahaya saat malam hari.

Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan keluhan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan dan pelayanan rumah sakit di Kota Bengkulu. Masyarakat berharap pelayanan kesehatan semakin mudah, cepat, dan berkualitas sehingga peserta BPJS tidak lagi mengalami kesulitan saat membutuhkan layanan medis.

Masyarakat berharap birokrasi pelayanan medis di Kota Bengkulu bisa berjalan lebih mudah, cepat, berkualitas, dan tanpa diskriminasi.

Merespons hal itu, Riuslan memastikan seluruh aspirasi warga akan dirangkum untuk dibawa dalam pembahasan formal bersama pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa DPRD akan memaksimalkan fungsi penganggaran, legislasi, serta pengawasan guna mengawal setiap usulan masyarakat.

“Kami menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Semua aspirasi akan kami catat dan perjuangkan,” tegasnya kembali.

Meski demikian, Riuslan secara terbuka mengakui bahwa realisasi program masih menghadapi tantangan berat akibat kondisi keuangan daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat saat ini turut memengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah kota dituntut harus lebih selektif dalam menetapkan skala prioritas program yang paling mendesak bagi publik.

Namun, Riuslan membawa kabar baik bahwa sejumlah proyek infrastruktur di wilayah Gading Cempaka sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan.

Beberapa titik siring pasangan, gorong-gorong, drainase, dan jalan lingkungan bahkan sudah selesai disurvei oleh Dinas PUPR Kota Bengkulu.

Kendati demikian, ia mengingatkan warga bahwa realisasi pastinya masih sangat bergantung pada kondisi kemampuan kas anggaran daerah.

“Saya tidak ingin memberikan harapan berlebihan. Yang pasti, usulan masyarakat sudah kami perjuangkan di meja pembahasan,” pungkasnya.

Selain pembangunan fisik, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM demi memulihkan ekonomi warga lokal.

Di akhir acara, Riuslan mengajak konstituennya tetap aktif menyuarakan aspirasi baik melalui reses maupun forum Musrenbang di tingkat kelurahan.

Pewarta: Man

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Kegiatan Reses Masa Sidang Ke-II Tahun Anggaran 2026 Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Kharisma Dwi Saputra, sukses digelar. Penjaringan aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) III (Selebar – Kampung Melayu) ini berlangsung dengan antusiasme tinggi.

Mengusung tema “Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kota Bengkulu”, acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan birokrasi. Tampak hadir Lurah Pagar Dewa, Syahrudin, yang datang mewakili Camat Selebar.

Dalam kesempatan tersebut, Syahrudin secara resmi menyampaikan usulan penting dari warga terkait infrastruktur. Pihak kelurahan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan gorong-gorong di kawasan Sukarami guna mengantisipasi banjir, dan berharap usulan ini dikawal oleh Fraksi Golkar.

Selain infrastruktur, reses ini menjadi wadah keluhan sektor pendidikan, ketenagakerjaan, hingga ekonomi kreatif. Suherman, perwakilan warga Perumahan Grandview Kecamatan Selebar, menyoroti regulasi zonasi PPDB SMP berbasis syarat aktif KK 2 tahun yang dinilai menyulitkan warga pindahan.

Warga berharap ada revisi kebijakan dari Walikota agar sekolah lebih fleksibel memberikan toleransi kuota demi keadilan akses pendidikan anak. Tak hanya itu, warga juga mengusulkan penataan pasar kaget Simpang Kandis untuk lapak UMKM serta penambahan pembatas jalan di titik rawan kecelakaan.

Menanggapi hal itu, Kharisma Dwi Saputra selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu menegaskan komitmennya. Terkait pembatas jalan dan gorong-gorong, ia berjanji akan mengagendakan cek lokasi bersama untuk diusulkan ke pemerintah kota pada penganggaran berikutnya.

Mengenai polemik zonasi SMP, legislator muda Golkar ini berjanji membawa poin evaluasi tersebut dalam rapat koordinasi bersama Walikota Bengkulu dan OPD terkait. Sementara untuk urusan UMKM dan ketenagakerjaan, kendala serikat belum memprioritaskan warga setempat , usulan akan segera dikoordinasikan lintas komisi di DPRD Kota Bengkulu.

Pewarta: Man