Reses di Bumi ayu, Wakil ketua I DPRD Bengkulu Teuku zulkarnain tampung keluhan banjir hingga listrik

Foto: Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain usai melaksakan reses di Bumi ayu Bengkulu

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar mencuat dalam reses masa sidang II Tahun 2026 Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Jumat (17/7/2026) malam. Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan keluhan mulai dari banjir, minimnya penerangan jalan, krisis air bersih, hingga tegangan listrik rendah yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan warga ini merupakan kebutuhan dasar yang sudah seharusnya dipenuhi pemerintah. Ini bukan soal proyek berskala besar, melainkan menyangkut pelayanan publik yang hingga kini belum maksimal,” ujar Teuku.

Langkah Konkret Penyelesaian Masalah Warga

Untuk memastikan keluhan warga tidak sekadar menjadi catatan, Teuku memaparkan beberapa langkah taktis yang akan segera diambil:

  • Persoalan Tegangan Listrik Rendah: Pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan PLN untuk melakukan perbaikan jaringan.

  • Penanganan Banjir: Akan diproses setelah adanya usulan resmi dari ketua RT dan RW yang diketahui lurah sebagai dasar tindak lanjut.

  • Minimnya Penerangan Jalan: Keluhan mengenai lampu penerangan jalan juga akan segera diinventarisasi. Jika bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu, usulan tersebut akan diteruskan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.

  • Fasilitas Keselamatan Jalan: DPRD juga akan mengakomodasi permintaan pemasangan polisi tidur di sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan kecelakaan, khususnya di kawasan yang dilalui para pelajar.

Soroti Keterbatasan Fasilitas Pendidikan

Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyoroti keterbatasan fasilitas pendidikan di Kecamatan Kampung Melayu yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. Saat ini, kawasan tersebut hanya memiliki tiga SMA.

Untuk mengantisipasi lonjakan penerimaan peserta didik pada tahun ajaran mendatang, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mendorong penambahan ruang kelas sebagai solusi jangka pendek, sembari mengkaji pembangunan sekolah baru sesuai kebutuhan dan ketersediaan lahan.