news-raflesia-indonesia, Depok — Polri mengerahkan ratusan personel dan berbagai perlengkapan taktis untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pada Senin, 8 Desember 2025, Wakapolri memimpin pengecekan kesiapan pasukan di Mako Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, sebagai tindak lanjut instruksi Presiden.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan yang dikirim ke wilayah terdampak benar-benar optimal. “Bapak Presiden menekankan agar seluruh kekuatan Polri dioptimalkan. Karena itu, hari ini dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap personel dan peralatan yang akan diberangkatkan,” ujarnya.

Adapun kekuatan yang dikirim terdiri dari 361 personel Brimob, 200 personel Sabhara, 12 ambulans dengan 48 tenaga kesehatan, 19 K9, 15 dapur lapangan, 12 unit water treatment, perlengkapan SAR, serta kendaraan taktis dan teknis. Pasukan ini akan didistribusikan ke beberapa wilayah, termasuk Aceh Besar, Aceh Tamiang, Bireuen, Gayo Lues, Agam, dan Tapanuli.

Selain pencarian dan evakuasi, Polri juga membantu distribusi BBM, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, hingga fasilitas ujian bagi pelajar terdampak. “Kami memastikan kegiatan masyarakat tetap berjalan meski di tengah situasi bencana,” kata Trunoyudo.

Terkait identifikasi korban, tim DVI masih bekerja di lapangan dan kini dilengkapi tambahan fasilitas pendingin jenazah. “Freezer tambahan telah dikirim dari Polda Riau. Ini penting agar identifikasi post-mortem, antemortem, hingga DNA dapat dipercepat,” jelasnya.

Brigjen Trunoyudo menegaskan komitmen Polri dalam misi kemanusiaan. “Polri akan terus hadir secara optimal dalam memulihkan kondisi pasca bencana,” tutupnya. rls

news-raflesia-indonesia, Kuala Simpang — Personel Brimob Polda Aceh bergerak cepat memindahkan sebuah rumah warga yang terseret banjir bandang hingga melintang di badan Jalan Nasional Langsa —Tamiang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan akses lalu lintas kembali terbuka sehingga distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak tidak mengalami hambatan.

Rumah tersebut diketahui terbawa arus deras banjir dari kawasan permukiman dan tersangkut di tengah jalan, menutup jalur utama yang menghubungkan Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Agar arus lalu lintas lancar, personel Brimob bersama masyarakat bekerja bahu-membahu mengevakuasi struktur rumah ke lokasi aman di pinggir jalan.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, mengatakan bahwa tindakan cepat Brimob ini dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat proses penyaluran bantuan.

“Personel Brimob bertindak cepat begitu menerima laporan adanya rumah yang menghalangi jalan nasional. Respons ini penting agar akses masyarakat tidak terganggu dan distribusi logistik untuk korban banjir dapat berjalan lancar,” ujar Joko, pada Minggu, 7 Desember 2025

Ia menambahkan bahwa upaya,-upaya penanggulangan terus dioptimalkan untuk memastikan setiap lokasi terdampak bencana banjir ditangani dengan baik.

“Semua unsur Polri di lapangan saling mendukung. Tugas kami bukan hanya memastikan keamanan, tetapi juga membantu masyarakat dalam situasi darurat seperti ini. Semangat kebersamaan menjadi kunci dalam penanganan bencana,” kata Joko.

Aksi cepat Brimob tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat yang menyaksikan langsung proses pemindahan rumah. Mereka menilai kehadiran dan kerja nyata polisi sangat membantu di tengah keterbatasan alat dan sulitnya situasi akibat banjir.

Penanganan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan yang terus membantu masyarakat dalam kondisi sulit. Semoga upaya penanggulangan banjir di Aceh Tamiang dan sekitarnya diharapkan berjalan semakin cepat dan efektif. rls

news-raflesia-indonesia, Jakarta — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden merupakan pilihan konstitusional yang paling tepat, relevan, dan selaras dengan sejarah pembentukan negara serta dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Prof. Pantja, gagasan tersebut berangkat dari teori perjanjian sosial yang dikemukakan tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, hingga Jean Jacques Rousseau. Dalam state of nature, manusia akan selalu berada dalam kondisi saling mengancam tanpa adanya institusi yang menjamin keamanan. Karena itu, pembentukan negara pada dasarnya lahir untuk menghadirkan keteraturan, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

“Tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas paling awal dan paling tradisional dari setiap pemerintahan. Bahkan, pembentukan negara pertama-tama ditujukan untuk melindungi keselamatan masyarakat,” ujar Prof. Pantja.

Ia menekankan bahwa hal ini sejalan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Lebih lanjut, Prof. Pantja menjelaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden juga ditegaskan dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Sejak awal reformasi hingga lebih dari dua dekade berjalan, regulasi kita konsisten menempatkan Polri sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden. Ini bukan tanpa alasan—ini adalah kebutuhan konstitusional dalam sistem eksekutif tunggal Indonesia,” jelasnya.

Prof. Pantja mengungkapkan tujuh alasan penting mengapa kedudukan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan dialihkan ke kementerian sebagaimana sempat diwacanakan sejumlah pihak:

1. Memungkinkan Kapolri mengikuti sidang kabinet, sehingga dapat merespons cepat perkembangan situasi nasional dan global.

“Kapolri hadir dalam sidang kabinet bukan sebagai menteri, tetapi karena jabatannya setingkat menteri dan memegang peran strategis dalam keamanan nasional,” ungkap Prof. Pantja.

2. Menegaskan lingkup tugas Polri sebagai perangkat pusat yang berwenang di seluruh wilayah hukum Indonesia, bukan perangkat daerah.

3. Menjamin independensi Polri dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

“Penempatan di bawah Presiden menjaga Polri tetap independen, tidak terseret arus kepentingan politik praktis,” katanya.

4. Memberikan ruang bagi Polri untuk menentukan kebijakan strategis dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

5. Mempercepat penegakan hukum tanpa birokrasi panjang, khususnya pada kasus-kasus kriminal strategis.

6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat karena Polri dipandang sebagai institusi yang netral dan tidak partisan.

7. Memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan TNI, Kemendagri, dan instansi lainnya.

Munculnya wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai langkah mundur.

“Dalam sejarah panjangnya, ketika Polri berada di bawah departemen atau bagian dari struktur lain seperti ABRI, Polri sering mengalami intervensi kekuasaan dan politik. Hal itu menghambat profesionalisme, soliditas, dan kemandirian Polri,” tegas Prof. Pantja.

Ia mengingatkan bahwa perjalanan reformasi telah membawa Polri menjadi institusi yang mandiri dan profesional, sehingga perubahan struktur justru berpotensi menggerus capaian tersebut.

Di bagian penutup argumennya, Prof. Pantja menegaskan:

“Secara konstitusional, historis, dan teoritis, keberadaan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah Presiden selaku Kepala Negara adalah yang paling tepat dan beralasan. Penempatan ini menjamin efektivitas, independensi, dan profesionalitas Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.”

Dengan demikian, kedudukan Polri di bawah Presiden—yang saat ini dijabat oleh Presiden Prabowo Subianto—merupakan bagian integral dari desain ketatanegaraan Indonesia yang harus dipertahankan demi stabilitas keamanan nasional serta kepentingan masyarakat luas. rls