admin 6

81 KIRIMAN 0 KOMENTAR

Polri gelar Apel Kasatwil 2025: Wujudkan Transformasi Polri yang Profesional untuk masyarakat

Penulis

23/11/2025

Jakarta, News-raflesia-indonesia – Polri akan menggelar Apel Kasatwil Tahun 2025 pada 24–26 November 2025 di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor. Kegiatan ini akan diikuti sebanyak 607 peserta, terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, Karo Ops, hingga seluruh Kapolres dari berbagai wilayah Indonesia.

Apel Kasatwil tahun ini mengusung tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat”. Selama kegiatan berlangsung, peserta akan mendapatkan paparan dari berbagai narasumber strategis, baik internal maupun eksternal, di antaranya Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, Kapolri, PJU Mabes Polri, Komisi Percepatan Reformasi Polri, serta sejumlah pakar dan ahli.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa Apel Kasatwil merupakan momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat arah kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Apel Kasatwil Polri ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat profesionalisme Polri dan memastikan sinergi dengan arah kebijakan nasional,” jelas Brigjen Trunoyudo, Minggu (23/11/25).

Ia menegaskan bahwa melalui kegiatan ini, Polri diharapkan semakin siap menjalankan peran sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

“Dengan adanya Apel Kasatwil 2025 ini, Polri diharapkan dapat berperan optimal sebagai instrumen negara yang menjaga keamanan, sekaligus sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” lanjutnya.

Selain itu, kegiatan ini juga akan dihadiri sejumlah perwakilan Atase Kepolisian dari berbagai negara sahabat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan internasional terhadap komitmen Polri dalam memperkuat profesionalisme.

“Acara ini juga akan dihadiri sejumlah perwakilan Atase Kepolisian dari berbagai negara sahabat,” tutup Brigjen Trunoyudo. rls

Polri jelaskan komposisi dan mekanisme penugasan personel di kementerian dan lembaga

Penulis

admin 6

17/11/2025

Jakarta, Newsraflesiaindonesia – Polri memberikan penjelasan terkait komposisi dan mekanisme penugasan anggota kepolisian yang bekerja di luar struktur organisasi Polri. Penjelasan ini disampaikan Kadivhumas Polri saat doorstop di Mabes Polri, 17 November 2025, menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap jumlah personel aktif yang bertugas di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Kadivhumas menyampaikan bahwa data terbaru menunjukkan penugasan dengan fungsi yang beragam, tidak seluruhnya mengisi jabatan struktural atau manajerial.

“Yang menduduki jabatan manajerial itu sekitar tiga ratusan. Sedangkan angka 4.351 itu termasuk staf, ajudan, pengawal, dan fungsi pendukung lainnya. Jadi bukan semuanya jabatan sipil yang manajerial,” ujar Kadivhumas.

Berdasarkan data resmi Polri per 16 November 2025, terdapat sekitar 300 anggota Polri yang mengisi jabatan manajerial/eselon di K/L, mulai dari Eselon I.A, I.B, II.A, III.A, hingga IV.A, termasuk JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama.
Sementara sekitar 4.000 anggota Polri lainnya bertugas pada jabatan non-manajerial seperti staf, asisten, koordinator, penyidik, ajudan, pengawal/pamwal, staf khusus, dan fungsi pendukung lainnya.

Selain memberikan data terbaru, Kadivhumas juga menjelaskan mekanisme resmi yang selama ini berlaku dalam penugasan anggota Polri ke kementerian/lembaga. Mekanisme ini, menurutnya, memastikan setiap penempatan dilakukan berdasarkan permintaan resmi dan proses evaluasi kompetensi.

“Penugasan anggota Polri di luar struktur dilakukan karena adanya permintaan dari kementerian atau lembaga terkait. Setelah asesmen dilakukan, baru diajukan melalui keputusan Presiden untuk jabatan tertentu,” jelasnya.

Kadivhumas merinci bahwa prosesnya diawali dengan permintaan dari K/L kepada Kapolri, kemudian dilanjutkan asesmen oleh SSDM Polri untuk menentukan kandidat yang paling relevan. Kandidat tersebut kemudian dihadapkan secara resmi kepada K/L pemohon, sebelum akhirnya diusulkan untuk Keputusan Presiden bagi Jabatan Pimpinan Tinggi(JPT) Utama dan Madya serta Keputusan Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara bagi jabatan di bawahnya.

Ia menegaskan bahwa penugasan anggota Polri pada jabatan struktural di K/L tidak dapat dilakukan hanya dengan surat internal Polri.

“Keputusan untuk personel Polri duduk di kementerian/lembaga adalah dengan keputusan Presiden, bukan dengan surat penugasan Kapolri,” tegasnya.

Polri memastikan seluruh data dan mekanisme tersebut juga akan dibahas lebih lanjut dalam kajian tim pokja yang dibentuk untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga arah kebijakan ke depan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan multitafsir. rls

Polri Tegaskan Koordinasi Lintas Lembaga untuk Hindari Multitafsir Putusan MK

Penulis

admin 6

17/11/2025

Jakarta, Newsraflesiaindonesia – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menyusun langkah-langkah lanjutan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Pesan ini disampaikan Kadivhumas Polri dalam doorstop di Mabes Polri pada Senin, 17 November 2025.

Kadivhumas menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan agar seluruh proses tindak lanjut dilakukan secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini penting untuk mencegah perbedaan tafsir antarinstansi.

“Tim pokja akan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Menpan-RB, BKN, Kemenkumham, Kemenkeu, maupun MK sendiri,” ujar Kadivhumas.

Ia menegaskan bahwa Polri tidak ingin implementasi putusan MK menimbulkan polemik baru. Karena itu, seluruh langkah akan dibahas secara maraton untuk mencari formulasi yang paling tepat dan tidak menimbulkan multitafsir.

“Kita ingin formulasi yang paling tepat, yang tidak menimbulkan polemik. Karena ini terkait banyak kementerian dan lembaga, semuanya harus berjalan sinkron,” tambahnya.

Kadivhumas juga menegaskan bahwa Polri melihat putusan MK ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola dan memperjelas batas tanggung jawab antarinstansi melalui dialog dan kerja sama intensif.

“Konsentrasi kita adalah bersama-sama membangun bangsa ini dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh komponen,” tuturnya.

Koordinasi lintas lembaga ini merupakan bagian dari upaya Polri mendorong implementasi kebijakan yang selaras dengan regulasi dan kebutuhan organisasi negara, sekaligus memastikan bahwa langkah penyesuaian pasca putusan MK berjalan efektif dan terukur.

Propam Polda Bengkulu Luncurkan Aplikasi “Pengaduan Cepat” untuk Tingkatkan Layanan Aduan Masyarakat

Penulis

admin 6

29/10/2025

‎Bengkulu, Newsraflesiaindonesia — Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri terus berinovasi dalam meningkatkan transparansi dan pelayanan terhadap masyarakat. Melalui Kepala Bidang Propam Polda Bengkulu, Kombes Pol Sugeng Pujihartono, S.E., M.H., secara resmi diluncurkan aplikasi “Pengaduan Cepat Propam Polri” yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.
‎
‎Dalam keterangannya, Kombes Pol Sugeng menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan, laporan, atau informasi terkait pelanggaran disiplin maupun kode etik anggota Polri. Dengan teknologi berbasis digital, sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan laporan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
‎
‎“Hari ini kami meluncurkan aplikasi Pengaduan Cepat Propam Polri. Masyarakat cukup memindai Kode QR yang tersedia di berbagai platform resmi Propam Polri untuk melakukan pengaduan secara cepat dan aman. Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor,” ujar Kombes Pol Sugeng.
‎
‎Ia menambahkan, kehadiran aplikasi tersebut merupakan wujud komitmen Polri dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Melalui sistem digital ini, setiap laporan akan langsung diterima oleh petugas Propam untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
‎
‎“Seluruh aduan akan diverifikasi dan ditangani secara profesional. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena keamanan data dan kerahasiaan pelapor menjadi prioritas utama kami,” tegasnya.
‎
‎Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat mengakses layanan aduan Propam Polri melalui situs resmi dan media sosial yang telah terintegrasi dengan sistem pelaporan cepat. Polri berharap inovasi ini dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan dan berintegritas.
‎
‎Kombes Pol Sugeng mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi tersebut secara bijak, dengan menyampaikan laporan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kinerja Polri. Laporkan jika ada pelanggaran, tetapi gunakan fasilitas ini secara bertanggung jawab,” tuturnya.
‎
‎Dengan hadirnya “Pengaduan Cepat Propam Polri”, diharapkan proses penanganan aduan masyarakat menjadi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Tren Narkoba Baru Ketamine-Etomidate, Kapolri: Akan Ada Terobosan Hukum

Penulis

admin 6

29/10/2025

Tren Narkoba Baru Ketamine-Etomidate, Kapolri: Akan Ada Terobosan Hukum.

Jakarta, Newsrafflesiaindoensia – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan tren baru penyalahgunaan narkoba yang cukup mengkhawatirkan.

Menurut Sigit, tren itu penggunaan senyawa berbahaya berupa Ketamine dengan cara dihirup melalui hidung dan Etomidate yang dicampur dengan liquid vape dan kemudian dihisap menggunakan pods.

“Kedua senyawa berbahaya tersebut belum diatur dalam produk hukum, sehingga penggunanya tidak dapat dipidana,” kata Sigit dalam pemusnahan narkoba di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

Oleh karena itu, Sigit menegaskan, Polri sebagai bagian dari Komite Nasional Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, saat ini sedang bekerja sama dengan Tim Kerja Akses Obat Kemenkes RI.

Hal itu, kata Sigit dilakukan untuk mencari suatu terobosan hukum terkait penggolongan senyawa berbahaya Ketamine dan Etomidate.

“Agar dapat dilampirkan dalam daftar yang dimuat dalam revisi UU Narkotika, termasuk dalam jangka pendek dituangkan dalam Lampiran Permenkes terkait penggolongan narkotika,” tegas Sigit.

Dengan adanya terobosan hukum itu, Sigit menjelaskan, pengguna senyawa berbahaya dapat dilakukan penegakan hukum atau pidana.

“Diharapkan ke depannya penyalahgunaan kedua senyawa berbahaya tersebut dapat dipidana,” tutup Sigit.

Momentum Sumpah Pemuda, Polri dan Akademi Kader Bangsa Umumkan Jadwal Seleksi SMA Kemala Taruna Bhayangkara 2026/2027: Ajak Pemuda Indonesia Siapkan Diri Jadi Kader Terbaik Bangsa

Penulis

admin 6

28/10/2025

Momentum Sumpah Pemuda, Polri dan Akademi Kader Bangsa Umumkan Jadwal Seleksi SMA Kemala Taruna Bhayangkara 2026/2027: Ajak Pemuda Indonesia Siapkan Diri Jadi Kader Terbaik Bangsa.

Jakarta, Newsrafflesiaindonesia — Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Yayasan Kemala Bhayangkari (YPKB) dan Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) secara resmi mengumumkan jadwal Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) Tahun Ajaran 2026/2027. Momentum ini menjadi ajakan terbuka bagi seluruh pemuda dan pelajar Indonesia untuk menyiapkan diri sejak dini mengikuti proses seleksi dan menjadi bagian dari kader unggul masa depan bangsa.

Proses seleksi SMA Kemala Taruna Bhayangkara akan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang dirancang terukur, transparan, dan selaras dengan kalender akademik SMP agar tidak mengganggu kegiatan belajar peserta. Tahap pertama dimulai dengan sosialisasi dan pendaftaran online yang dibuka pada 28 Oktober hingga 30 November 2025. Setelah itu, peserta akan mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) serta seleksi administrasi pada 1–13 Desember 2025, dengan pengumuman hasil administrasi dijadwalkan pada 17 Desember 2025.

Tahap kedua merupakan seleksi daerah dan nasional, yang akan digelar pada 20 Januari 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Peserta yang lolos akan mengikuti National Selection Test (NST) pada 23–24 Januari 2026, dan hasilnya diumumkan pada 2 Februari 2026.

Tahap ketiga adalah seleksi pusat yang dilaksanakan di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang. Para peserta yang lolos tingkat nasional dijadwalkan tiba di Akpol pada 7 Maret 2026 untuk registrasi dan pembekalan awal. Seleksi pusat berlangsung pada 28 Maret hingga 3 April 2026 dengan serangkaian ujian, mulai dari tes psikologi, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan mental kepribadian pada 29–30 Maret; diikuti tes akademik meliputi mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Inggris, serta tes IQ pada 31 Maret–1 April; dilanjutkan Focus Group Discussion (FGD) dan Uji Kemampuan Jasmani (UKJ) pada 2 April; serta diakhiri dengan wawancara orang tua dan calon siswa pada 3 April 2026.

Menyesuaikan dengan kalender akademik nasional, bulan Desember 2025 merupakan masa ujian semester ganjil, Januari hingga April 2026 adalah masa kegiatan belajar mengajar, dan Mei 2026 ditetapkan sebagai waktu pelaksanaan ujian akhir sekolah.

Pengumuman jadwal seleksi ini disampaikan dalam acara “Kick Off Seleksi Masuk SMA Kemala Taruna Bhayangkara Angkatan Kedua” yang digelar di Puldasis Gedung Rupattama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025) pukul 10.00 WIB. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., didampingi Chairman sekaligus Co-founder Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia, Dirgayuza Setiawan, beserta jajaran pimpinan Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Turut memberikan sambutan melalui rekaman video, Mendikti Sains dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, yang menyampaikan dukungan terhadap upaya Polri membangun pendidikan unggul berkarakter kebhayangkaraan.

Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa peluncuran seleksi SMA KTB yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda memiliki makna mendalam bagi kebangkitan generasi penerus bangsa. “Spirit Sumpah Pemuda adalah tekad untuk bersatu, berjuang, dan berkontribusi bagi negeri. Melalui SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Polri ingin melahirkan anak-anak muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berjiwa kebangsaan, disiplin, dan siap mengabdi untuk Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan, SMA KTB adalah bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan pendidikan karakter kebangsaan.

SMA Kemala Taruna Bhayangkara merupakan sekolah kolaborasi antara Polri, Yayasan Kemala Bhayangkari, dan Akademi Kader Bangsa (AKB) yang dirancang untuk mendidik calon pemimpin masa depan berdaya saing global dan berjiwa Bhayangkara. Sekolah ini menerapkan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang diperkaya dengan nilai-nilai kebhayangkaraan seperti disiplin, tanggung jawab, integritas, serta cinta tanah air. SMA KTB berdiri di atas lahan seluas 13,5 hektare di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sambil menunggu rampungnya pembangunan kampus utama, kegiatan belajar angkatan pertama sementara dilakukan di kampus mitra, Global Darussalam Academy di Yogyakarta.

Chairman YPKBI Dirgayuza Setiawan menjelaskan, SMA KTB lahir sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sekolah-sekolah unggulan nasional yang berkarakter dan berintegritas. “SMA KTB bukan sekadar sekolah, tetapi wadah pembentukan calon pemimpin bangsa yang berdaya saing global, memiliki semangat kebangsaan, dan menjunjung tinggi nilai kebhayangkaraan,” ujarnya.

Gagasan pendirian SMA KTB berawal dari inisiatif Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang ingin menghadirkan sekolah unggulan di lingkungan Polri sebagai kontribusi nyata terhadap sistem pendidikan nasional. “Gayung bersambut, ketika Bapak Presiden tengah merancang pembangunan sekolah unggulan di Indonesia. Maka Polri berkomitmen ikut berperan melalui SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” ujar Kapolri saat peresmian angkatan pertama. Dalam pesannya kepada para siswa, Kapolri menyebut para pelajar SMA KTB sebagai mutiara bangsa yang akan ditempa menjadi emas 24 karat. “Saya titip kepada seluruh guru dan pembina, bentuklah mereka menjadi generasi unggul yang berjiwa Bhayangkara,” tegasnya.

Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda, Polri bersama Akademi Kader Bangsa mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk bangkit, bersatu, dan berkontribusi melalui jalur pendidikan. SMA Kemala Taruna Bhayangkara membuka kesempatan bagi pelajar terbaik dari seluruh Indonesia untuk menjadi kader unggulan bangsa — generasi cerdas, tangguh, berkarakter, dan siap memimpin Indonesia menuju kejayaan 2045.

“Dari Sumpah Pemuda kita bersatu, dari SMA Kemala Taruna Bhayangkara kita melangkah menuju Indonesia Emas 2045. Mari, seluruh pemuda Indonesia, siapkan dirimu, daftarlah, dan jadilah kader terbaik bangsa,” tutup Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dengan penuh semangat.

Pendaftaran online dibuka mulai 28 Oktober hingga 30 November 2025 melalui laman resmi www.smakemalatarunabhayangkara.sch.id. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Humas SMA KTB dan YPKBI Mabes Polri, Jakarta.

123...14 Halaman 2 dari 14