news-raflesia-indonesia, BENGKULU – Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.H., memimpin apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Zebra Nala 2025 di Lapangan Anton Soedjarwo Polda Bengkulu pada Senin, 17 November 2025. Apel gelar ini di hadiri oleh PJU Polda Bengkulu, Kakanwil Jasa Raharja Bengkulu, Kadishub Provinsi Bengkulu, Kepala BPTD Kelas II Bengkulu, Kepala Bappenda Provinsi Bengkulu, Kasatpol PP Provinsi Bengkulu dan Seluruh Peserta Apel Gelar Pasukan.

Apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel dan sarana pendukung lainnya dalam pelaksanaan operasi.

Operasi Zebra Nala 2025 ini dilaksanakan untuk menciptakan kondisi kamseltibcar lantas menjelang Natal dan Tahun Baru yang diwujudkan dalam pelaksanaan Ops Lalin 2025 yang aman, nyaman, dan selamat. Wakapolada Bengkulu mengatakan bahwa operasi ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan, dan angka fatalitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

“Operasi Zebra Nala 2025 ini merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Bengkulu,” ujar Wakapolda Bengkulu.

Sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. Target operasi antara lain pengemudi yang tidak menggunakan helm SNI dan safety belt, pengemudi kendaraan yang menggunakan ponsel, pengendara R2 berboncengan lebih dari 2 orang, dan lain-lain.

“Kami akan menindak tegas pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm SNI dan safety belt, serta pengemudi yang menggunakan ponsel saat mengemudi,” Ujar Wakapolda.

“Kami berharap operasi ini dapat berjalan dengan lancar dan berhasil menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Bengkulu,” tambah Wakapolda

Sebanyak 328 personel Polda Bengkulu dan Polres jajaran akan terlibat dalam operasi ini. Wakapolada Bengkulu berharap bahwa operasi ini dapat berjalan dengan optimal dan berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menurunkan angka pelanggaran,kecelakaan dan angka fasilitas serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas

jumlah data pelanggaran lalu lintas dari januari sampai oktober 2025 sebanyak 7.672 tilang dan 30.447 teguran sedangkan untuk kejadian lakalantas terjadi sebanyak 127 kejadian dan menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 22 orang, korban luka berat sebanyak 85 orang dan korban luka ringan 90 orang

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Nala 2025 ini menunjukkan komitmen Polda Bengkulu dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas di wilayah Bengkulu. Dengan adanya operasi ini, diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. rls

news-raflesia-indonesia, Sabang, — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sabang, Provinsi Aceh, Elvin Arjuna Candra, SH., MH., menyatakan kekagumannya terhadap kuatnya nilai toleransi beragama, kebebasan memeluk keyakinan, serta budaya gotong royong yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Kota Sabang.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat (Bakor Pakem) Kota Sabang yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Sabang pada Kamis (13/11).

Dalam kegiatan itu, Elvin berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dapat terus memperkuat komunikasi dan koordinasi guna mendeteksi secara dini potensi munculnya aliran atau paham yang berpotensi mengganggu harmoni sosial di wilayah Sabang.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang, Muhammad Rizky, menjelaskan bahwa rapat koordinasi Bakor Pakem diikuti oleh berbagai instansi dan lembaga terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM). Peserta rapat meliputi unsur aparat penegak hukum, tokoh agama, pemerintah daerah, serta organisasi keagamaan.

Rizky menegaskan bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai upaya menghimpun, menelaah, dan mengevaluasi dinamika kerukunan antarumat beragama serta perkembangan pengawasan aliran kepercayaan maupun keagamaan di Kota Sabang.

Ia menyebutkan bahwa kondisi kehidupan beragama di Sabang sampai saat ini masih terjaga aman dan kondusif. Meski demikian, pengawasan tetap perlu diperkuat untuk mengantisipasi sedini mungkin apabila muncul aktivitas yang menggunakan simbol-simbol keagamaan secara tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Melalui forum Bakor Pakem ini, tambah Rizky, berbagai pihak dapat merumuskan langkah strategis dan preventif dalam mencegah berkembangnya aliran kepercayaan ataupun paham keagamaan yang dapat menciptakan keresahan serta berpotensi menodai ajaran agama yang diakui di Kota Sabang. rls

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai garda pengawasan pembangunan di tingkat desa. Penegasan ini disampaikan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan DPD dan DPC ABPEDNAS se-Provinsi Bengkulu pada Minggu (16/11) diBengkulu.

Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Bengkulu bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan ABPEDNAS menunjukkan sinergi kuat untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai aturan dan mendukung arah kebijakan nasional. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan tata kelola desa yang lebih transparan.

Dari perspektif pemerintah provinsi, BPD memiliki peran vital sebagai pengawas sekaligus penampung aspirasi masyarakat desa. Helmi Hasan menjelaskan bahwa upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional harus dimulai dari pembangunan desa. Ia menilai ABPEDNAS mampu memperkokoh peran BPD dalam menjalankan mandat tersebut.

“Pertumbuhan ekonomi 8 persen itu dimulai dari desa. Karena itu, berbagai program yang saat ini banyak diarahkan ke desa harus kita sukseskan bersama,” ujar Helmi. Ia menambahkan bahwa Pemprov Bengkulu siap memberikan dukungan penuh, bahkan menyiapkan kantor khusus untuk ABPEDNAS apabila kontribusinya terbukti memberikan dampak nyata.

Dukungan serupa juga datang dari Kejaksaan Republik Indonesia. Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS sekaligus Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Prof. Dr. Reda Manthovani, menegaskan bahwa Kejaksaan kini memperketat fokus pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Ia memperkenalkan aplikasi “Jaga Desa,” sebuah teknologi yang dirancang untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan desa.

“Nyatanya, sudah ratusan kepala desa terjerat kasus korupsi. Karena itu, program pembangunan desa harus kita kawal bersama agar tidak terjadi penyimpangan,” jelas Reda. Ia menilai kerja sama antara BPD, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa yang bersih dan berintegritas.

Ketua Umum ABPEDNAS, Ir. Indra Utama, turut menegaskan bahwa seluruh anggota BPD harus aktif mendukung program pemerintah, mulai dari pusat hingga tingkat desa. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan dan Pemprov Bengkulu dalam memperkuat peran organisasi yang dipimpinnya.

“ABPEDNAS berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan desa agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kejaksaan, dan ABPEDNAS ini menandai babak baru dalam penguatan tata kelola desa. Dengan kerja sama lintas lembaga, pembangunan desa diharapkan semakin efektif, akuntabel, dan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. rls