GPIPS Sumatera 2026: Strategi Baru Bank Indonesia Jaga Inflasi dan Ketahanan Pangan

Penulis

-

11/02/2026

Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di Banyuasin, Sumatera Selatan 11/2/2026

news-raflesia-indonesia, Palembang – Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) resmi diluncurkan Bank Indonesia sebagai strategi baru menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini pertama kali digelar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada (11/2), dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta petani.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa GPIPS hadir sebagai respons atas tantangan pengendalian inflasi pangan yang semakin kompleks. Risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan sifat musiman komoditas pangan menjadi faktor utama yang mendorong perlunya pendekatan inovatif dan berkelanjutan.

Data Bank Indonesia menunjukkan, inflasi nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,92% (year-on-year), masih dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Namun, memasuki Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55% (yoy), terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan strategi agar inflasi pangan tetap terjaga dalam kisaran 3,0–5,0%.

Dalam paparannya, Ricky menyampaikan tiga strategi utama GPIPS. Pertama, peningkatan produksi pangan melalui pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca dan teknologi adaptif. Kedua, kelancaran distribusi antarwilayah dengan dukungan efisiensi logistik dan kerja sama antardaerah. Ketiga, penguatan sinergi pusat-daerah dengan pemanfaatan data neraca pangan serta peran BUMD sebagai offtaker.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, turut menekankan pentingnya inovasi digital dalam mendukung ketahanan pangan. Program SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) disebut berhasil membangun ekosistem pangan yang tangguh. Sumsel sendiri tercatat sebagai produsen beras terbesar ketiga nasional dan mendapat penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas kontribusinya.

GPIPS juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) wilayah Sumatera. Dari rapat tersebut, lahir tiga kesepakatan strategis: penguatan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, antisipasi risiko cuaca ekstrem, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.

Selain rapat, kegiatan GPIPS Sumatera 2026 juga diisi dengan temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana pertanian, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas kerja sama antardaerah.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan. Fokusnya adalah mitigasi risiko cuaca ekstrem, peningkatan efisiensi logistik, dan pengurangan disparitas harga antarwilayah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan. pewarta: Man

HIPMI Bengkulu Kawal RUU Persaingan Usaha, Yosia Yodan Dampingi BPP di DPR

Penulis

Redaksi

-

11/02/2026

Yosia yodan, mendampingi jajaran Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.

news-raflesia-indonesia, Jakarta, – Yosia Yodan, Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu, turut mendampingi jajaran Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Persaingan dan Perlindungan Usaha.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, yang diwakili secara langsung oleh Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Dr. Anggawira. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi dunia usaha, khususnya pengusaha muda, terhadap arah kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

Pembahasan RUU Persaingan dan Perlindungan Usaha ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem usaha nasional serta memastikan terciptanya iklim persaingan yang sehat, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM.

Kegiatan RDP tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan penting, di antaranya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA).

Kehadiran HIPMI dalam forum ini menegaskan komitmen organisasi dalam mengawal regulasi yang berpihak pada dunia usaha dan mendorong kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan pengusaha muda dan UMKM di berbagai daerah.

Yosia Yodan menyampaikan bahwa partisipasi HIPMI Bengkulu dalam agenda nasional ini merupakan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha daerah agar tetap mendapatkan ruang yang adil dalam persaingan usaha nasional.

Diharapkan, hasil dari pembahasan RUU ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha muda di Bengkulu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Pewarta: Man

RPBL 2026: HIPMI Bengkulu mantapkan agenda kerja nyata dan investasi produktif

Penulis

Redaksi

-

11/02/2026

Rapat Badan Pengurus Lengkap RBPL Senin, 9/2/26 di HIPMI Centre Jl. Adamalik Kota Bengkulu.

news-raflesia-indonesia, Bengkulu – Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, Yosia Yodan, Menjelaskan bahwa RPBL kali ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk merumuskan langkah konkret. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara anggota agar HIPMI dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Provinsi Bengkulu resmi menggelar Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL) Senin, (9/2) di HIPMI Centre Jl. Adamalik Kota Bengkulu. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pengusaha muda untuk menyatukan visi dan memperkuat konsolidasi organisasi.

RBPL menetapkan dua fokus utama program kerja tahun 2026, yaitu kerja nyata dan investasi produktif. Hal ini sejalan dengan komitmen HIPMI Bengkulu untuk tidak berhenti pada wacana, melainkan bergerak ke tahap implementasi yang memberi manfaat langsung.

Sekretaris Umum BPD HIPMI Bengkulu, Julian Tanel, menyampaikan bahwa beberapa langkah awal sudah dilakukan, dan kini saatnya pengurus melangkah ke aksi konkret. Menurutnya, kerja nyata harus diwujudkan dalam bentuk program yang bisa dirasakan oleh anggota maupun masyarakat.

Selain itu, RBPL juga menyepakati 18 agenda strategis yang akan dijalankan sepanjang tahun ini. Agenda tersebut mencakup penguatan kapasitas anggota, pengembangan bisnis kolektif, hingga investasi bersama yang diharapkan mampu memperkuat posisi HIPMI sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Yosia Yodan menambahkan bahwa HIPMI Bengkulu ingin meninggalkan legasi ekonomi yang berkelanjutan. “Kami ingin HIPMI benar-benar terasa manfaatnya, bukan hanya bagi anggota, tapi juga bagi daerah,” ujarnya.

Dengan arah baru yang menekankan kerja nyata, kolaborasi, dan investasi produktif, HIPMI Bengkulu optimistis dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat peran pengusaha muda dalam pembangunan. Pewarta: Man

Polri bentuk satgas asri sejalan arahan presiden untuk wujudkan lingkungan kerja bersih, sehat, dan berkelanjutan

Penulis

Redaksi

-

11/02/2026

news-raflesia-indonesia, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi mengimplementasikan Gerakan ASRI (Aktif, Sehat, Ramah, dan Indah) di seluruh lingkungan Polri sebagai langkah nyata menumbuhkan kebiasaan hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan kerja.

Atas arahan Kapolri, Polri membentuk Satgas ASRI Polri yang akan menjadi penggerak utama pelaksanaan program ini secara nasional. Satgas ASRI Polri dipimpin oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja selaku ketua sekaligus dirigen pelaksanaan dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polda, Polres, dan Polsek di seluruh Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya menumbuhkan kebiasaan hidup sehat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan kerja.

“Bapak Kapolri ingin menegaskan bahwa ASRI bukan hanya sekadar slogan. Pesan yang ingin ditegaskan adalah kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui aksi nyata, dimulai dari hal-hal sederhana dan dari tempat kita bekerja setiap hari,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2026).

Lebih lanjut disampaikan bahwa langkah Polri ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto pada Taklimat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan.

Kadivhumas Polri menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai teladan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ramah lingkungan harus dimulai dari internal institusi melalui langkah-langkah konkret.

“Gerakan ASRI bukan sekadar program simbolik, tetapi harus menjadi kebiasaan dan budaya kerja Polri sehari-hari. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar birokrasi tidak hanya efektif dan melayani, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan,” tegas Irjen Pol. Johnny Isir.

Untuk memastikan gerakan ini berjalan efektif, Polri menetapkan petunjuk arahan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran sebagai berikut:

1. Setiap personel Polri wajib melaksanakan pembersihan lingkungan kerja satu jam sebelum memulai aktivitas kedinasan, dimulai dari ruang lingkup terkecil.
2. Setiap satuan kerja wajib melaksanakan kurvei atau kerja bakti minimal satu minggu sekali di area Mako dan lingkungan sekitarnya.
3. Secara periodik mengajak kelompok masyarakat untuk bersama-sama membersihkan fasilitas umum sebagai bentuk sinergi Polri dengan masyarakat.
4. Melaksanakan langkah-langkah ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penghematan energi dan air, serta penataan ruang kerja yang hijau dan berkelanjutan.

Kadivhumas Polri juga mendorong para pimpinan di setiap satuan kerja agar aktif menggerakkan seluruh personel untuk terlibat langsung dalam kegiatan peduli lingkungan, termasuk kerja bakti, penanaman pohon, serta pengelolaan sampah yang lebih baik.

Melalui Gerakan ASRI Polri, diharapkan terbangun kesadaran kolektif seluruh insan Bhayangkara dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang disiplin, peduli, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Upaya ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditekankan oleh Presiden. Polri siap menjadi contoh terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan indah,” pungkas Kadivhumas Polri.

Informasi ini harus segera diketahui masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk hadir nyata, berbuat nyata, dan memberi manfaat langsung bagi lingkungan serta kepentingan publik.

BI dan Pemprov Bengkulu Mantapkan Langkah Digitalisasi Daerah Lewat HLM TP2DD

Penulis

Redaksi

-

11/02/2026

Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa 10/2/2026.

News-raflesia-indonesia, Bengkulu – Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat digitalisasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (10/2).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dihadiri para kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas wilayah dalam mendorong transformasi digital.

Dalam sambutannya, Mian menekankan bahwa digitalisasi merupakan kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif. Menurutnya, penerapan teknologi digital akan mempercepat penyerapan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah agar memahami secara menyeluruh program digitalisasi ini, baik dari sisi perencanaan maupun implementasi. Kami akan mengawasi agar setiap OPD benar-benar menjalankan digitalisasi sesuai tujuan good governance,” ujar Mian.

Ia menambahkan, fokus TP2DD ke depan adalah mempercepat digitalisasi layanan pemerintah, termasuk sistem pembayaran, sehingga kinerja pemerintahan daerah dapat meningkat secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menargetkan pada tahun 2026 seluruh layanan yang memungkinkan akan dioptimalkan dalam bentuk digital, termasuk layanan pembayaran bagi pelaku UMKM.

“Semua layanan yang bisa dibuat digital akan kita dorong menjadi digital, termasuk UMKM. Potensi pembiayaan hingga Rp14 triliun melalui perbankan Himbara bisa dimanfaatkan dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” jelas Mian.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menegaskan bahwa HLM TP2DD adalah wujud komitmen bersama antara BI, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah.

Wahyu menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Forum ini menjadi wadah untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam memperluas penerapan teknologi digital di berbagai sektor pemerintahan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan implementasi digitalisasi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pewarta: Man

956 Pengunjung padati Booth Polri, Raih juara terbaik 3 pada pameran kampung Hukum MA 2026

Penulis

Redaksi

-

11/02/2026

news-raflesia-indonesia, Jakarta – Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui keikutsertaan pada Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026 yang digelar di halaman Mahkamah Agung RI, Selasa (10/2/2026). Dalam ajang tersebut, booth Polri berhasil meraih predikat Juara Terbaik 3 berkat tingginya antusiasme pengunjung.

Tercatat sebanyak 956 orang mengunjungi booth Polri selama pameran berlangsung. Pada sesi penutupan, penghargaan diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI, Dr. Sobandi, S.H., M.H. Adapun Juara Terbaik 1 diraih Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI dan Juara Terbaik 2 oleh Badan Peradilan Umum (Badilum) MA RI.

Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro menjelaskan bahwa partisipasi Polri merupakan bentuk dukungan terhadap kegiatan edukasi hukum yang rutin diselenggarakan Mahkamah Agung.

“Ini adalah partisipasi Polri dalam rangka memeriahkan Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Dan kita selalu berpartisipasi setiap tahun dalam kegiatan yang diselenggarakan tersebut,” ujarnya.

Pada pameran tahun ini, Polri menghadirkan enam satuan kerja di lingkungan Mabes Polri, yakni Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Korlantas Polri, Divhumas Polri, Divpropam Polri, dan Divkum Polri. Masing-masing menampilkan inovasi serta layanan unggulan kepada masyarakat.

“Di tahun ini, Polri menampilkan beberapa satker. Dari Bareskrim terkait dengan RJ (Restorative Justice), kemudian dari Narkoba. Lalu dari BIK kita menampilkan layanan SKCK. Kemudian dari Korlantas juga ada sosialisasi masa berlaku dan perpanjangan SIM, dan kita juga menempatkan kendaraan SIM di sini,” jelasnya.

Selain itu, Divkum turut memberikan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan terbaru seperti KUHAP dan KUHP yang baru. Divpropam membuka layanan pengaduan melalui media sosial, sementara Divhumas menyediakan layanan informasi publik serta berbagai pelayanan lainnya.

“Tujuannya adalah untuk menyosialisasikan kinerja Polri dan layanan-layanan yang dimiliki Polri, sehingga masyarakat mengetahui kompetensi ataupun tugas Polri yang selama ini selalu kita sampaikan. Harapannya, dengan adanya stand Polri, masyarakat bisa mengetahui tugas pokok Polri serta layanan-layanan yang telah disampaikan,” lanjut Brigjen Pol Tjahyono.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar Polri dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kemudian juga adanya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap tugas Polri ke depannya, agar Polri bisa menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.

Sosialisasi yang dikemas melalui permainan interaktif dan game edukatif membuat booth Polri tak pernah sepi pengunjung sejak hari pertama hingga penutupan. Kehadiran layanan SIM keliling pun menjadi salah satu favorit, terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM A dan C secara langsung di lokasi pameran